Ini Harapan Pemkab Morotai pada Rakor Kominfo se Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Dinas Komunikasi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kominfo dan Persandian se Maluku Utara.

Kali ini, Rakor mengambil tempat di Hotel Molokai, Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (7/8/2024).

Rakor dihadiri Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan yang diwakili Sekda Pemkab Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali.

Pada kesempatan tersebut,  Sekda Pemkab Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali dipercaya membuka Rakor.

Baca juga: Dianggap Rawan, Bawaslu Pusatkan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Morotai Timur Maluku Utara

Muhammad Umar Ali, mengatakan, Rakor merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan mewujudkan integrasi satu data di Provinsi Maluku Utara 
 
Tema yang diangkat dalam rapat ini, kata Umar, adalah 'Pengembangan keamanan SPBE dan integrasi satu data di Maluku Utara' yang dianggap sangat relevan dengan kondisi saat ini. 

Pengembangan keamanan SPBE merupakan suatu keharusan dalam menghadapi tantangan dan ancaman siber yang semakin kompleks. 

"Sistem pemerintahan yang aman dan terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik."

"Tetapi juga memastikan perlindungan data dan informasi yang menjadi aset berharga bagi pemerintahan dan masyarakat, "katanya. 

Selain itu, lanjut dia, integrasi satu data juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. 

Ia berharap, dengan adanya satu data yang terintegrasi, dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang valid dan akurat.

Hal ini akan berdampak positif pada perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.

Baca juga: Terdampak Banjir, Santri Pesantren Salman Alfarisi Halmahera Tengah Maluku Utara Dievakuasi Polisi

Dikatakan, dalam era digitalisasi ini, komunikasi dan informasi menjadi tulang punggung pembangunan.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. 

"Kami berharap melalui rapat koordinasi ini, kita dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret untuk pengembangan SPBE dan integrasi satu data di provinsi Maluku Utara, "pungkasnya. (*)