Diduga Terlibat Politik Praktis, Bawaslu Halmahera Tengah Maluku Utara Telusuri Perangkat Desa

TRIBUNTERNATE.COM, WEDA - Sejumlah perangkat Pemerintah Desa (Pemdes) Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara diduga terlibat politik praktis.

Sejumlah Pemdes Lelilef diduga melakukan pertemuan dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Tak hanya itu, pada pertemuan tersebut sempat menyuarakan yel-yel kemenangan.

Hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah (Pemda) beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti terkait dugaan keterlibatan Perangkat Desa ini.

Baca juga: Baliho Masi-Aman Dirusaki Orang Tak Dikenal, Muhammad Sinen: Terima Kasih Warga Gurabati 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Halmahera Tengah yang juga merupakan warga setempat, Wahab Nurdin mengungkapkan, netralitas Pemdes perlu di tegaskan.

“Kepada lembaga Bawaslu agar lebih jelih dalam pengawasan, terkait aparatur Desa yang melakukan politik praktis,” tegasnya.

Ia menyarakan, selain melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu harus lebih memperhatikan Pemdes.

Menurutnya, Pj Bupati Halmahera Tengah, Bahri Sudirman diharapkan lebih serius menyikapi hal tersebut.

“Apalagi edaran terkait Netralitas ASN,TNI/Polri, Bahkan Pemdes dan BPD cukup jelas," ungkapnya.

“Semua ini agar tahapan pilkada berjalan lancar, damai dan tidak ada persoalan hingga punggut hitung sampai selesai,” harapnya. 

Terpisah, Ketua Bawaslu Halmahera Tengah, Sitti Hasma mengatakan akan melakukan penelusuran terkait informasi yang diterima.

Baca juga: Pemkot Ternate Maluku Utara Ukur Ulang Lahan Relokasi Korban Banjir Bandang di Kelurahan Rua

"Kami akan menjalankan prosedur penaganan pelanggaran," ucapnya.

Ia juga berterima kasih  kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, terkait pihak yang harus netral sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan.

"Terimakasih semua pihak yang terlibat aktif dalam melakukan pengawasan terkait  netralitas sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan," tandasnya.(*)