Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Sofifi

BPBJ Maluku Utara Harapkan DAK PUPR Segera Turun untuk Tender Dini

DAK PUPR Maluku Utara merupakan bagian dari proyek strategis nasional dan juga tercatat dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/ Sansul Sardi
PROGRAM: Plt Kepala BPBJ Setda Pemprov Maluku Utara, Abdul Farid Hasan 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - "Dalam pertemuan dengan Bappenas, kami membahas DAK infrastruktur Dinas PUPR untuk T.A 2025."

"Kami sangat berharap DAK itu cair, agar tender dini bisa dilaksanakan November depan, "ujar Plt BPBJ Maluku Utara, Abdul Farid Hasan, Selasa (10/9/2024).

Pernyataan tersebut disampaikannya usai melakukan rapat bersama Dinas PUPR dan Bappeda Maluku Utara dengan Bappenas di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dikatakan, DAK PUPR merupakan bagian dari proyek strategis nasional dan juga tercatat dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Baca juga: Curhatan Jorginho sebelum ke Arsenal: Pilih Move On Ketimbang Tidak Dianggap di Chelsea

Hal ini membuat KPK mengamanatkan agar proyek-proyek strategis tersebut segera ditenderkan lebih awal.

"Saya berharap November nanti, tender dini sudah bisa dilakukan untuk proyek DAK PUPR."

"Agar pekerjaan di lapangan bisa berjalan lebih lama, dan tidak terburu-buru, "pintanya.

Lanjutnya, tender dini di Maluku Utara sebelumnya belum pernah dilakukan.

Jika proses ini berjalan sesuai rencana tahun ini, maka akan menjadi sebuah terobosan baru dalam pelaksanaan proyek di Maluku Utara.

"Tender dini ini dikhususkan untuk proyek PUPR, sesuai dengan hasil rapat bersama Bappenas."

"Karena PUPR berkaitan dengan konstruksi, maka perlu perhatian khusus, "jelasnya.

Baca juga: Jaksa Cabut Status Tersangka Bacagub Maluku Utara Muhammad Kasuba Terkait Kasus Halsel Express

Menurutnya, proyek strategis tahun 2025 tidak hanya ada di Dinas PUPR Maluku Utara, tetapi juga di sejumlah OPD yang mengelola DAK.

Namun tender dini untuk saat ini diprioritaskan untuk DAK PUPR, karena sifatnya yang sangat khusus dan memerlukan pengawasan ketat.

"Kami akan mengawal ketat proyek strategis ini, agar bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu, "pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved