Pemprov Maluku Utara Didesak Segera Lunasi Utang Rekanan di APBD Perubahan 2024

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - DPRD Maluku Utara mendesak Pemprov Maluku Utara, untuk segera menyelesaikan pembayaran utang pihak ketiga melalui APBD Perubahan 2024.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Utara, Jainal Samad, menegaskan bahwa.

Komitmen DPRD, khususnya Banggar adalah memastikan bahwa hingga akhir tahun 2024.

Semua utang kepada rekanan atau pihak ketiga, yang bersumber dari APBD sudah terselesaikan.

Baca juga: Besok KPU Tidore Maluku Utara Umumkan Pendaftaran KPPS untuk Pilkada 2024

"Utang itu sebesar Rp 250 miliar lebih, dan ini harus diselesaikan, tanpa tawar-menawar."

"Dalam APBD Perubahan, prioritas utama adalah pembayaran utang tersebut, "ujarnya, Senin (16/9/2024).

Menurutnya, Pemprov Maluku Utara tidak memiliki alasan untuk menunda pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Meski begitu, ia juga menyarankan agar utang proyek multiyears dan pinjaman dari Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tidak menjadi prioritas utama pada APBD Perubahan 2024.

"Untuk sementara, pembayaran utang proyek multiyears dan pinjaman SMI bisa dipending."

"Namun, utang kepada rekanan yang bersumber dari APBD harus dibayarkan tanpa kompromi pada 2024, "jelasnya.

Lanjutnya, selama dua tahun terakhir, para rekanan telah membantu Pemprov Maluku Utara menyelesaikan berbagai proyek pembangunan. 

Namun, hingga saat ini, utang kepada mereka belum dilunasi.

Baca juga: Bayern Munich Terpaksa Lepas Jamal Musiala gegara Kontrak dan Permintaan Ini, Man City Siap Tampung

"Pembayaran utang ini adalah kewajiban yang harus diselesaikan sebelum memasuki tahun 2025."

"Dengan begitu, Pemprov diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret, untuk menyelesaikan kewajiban ini."

"Hal itu untuk menjaga kepercayaan rekanan, dan memastikan kelancaran pembangunan kedepan, "tandasnya. (*)