Deklarasi Anti Politik Uang, Pj Sekprov: Langkah Nyata Bawaslu Maluku Utara Jaga Integritas Pilkada

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menggelar Deklarasi Anti Politik Uang.

Deklarasi yang merupakan upaya pencegahan konflik dan prakitk politik uang itu, dihelat di Royal Resto, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Senin (30/9/2024) malam.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Maluku Utara, Abubakar Abdullah, yang juga dihadiri perwakilan Forkopimda, Kepala Badan Intelijen Daerah (Ka Binda) Maluku Utara Kolonel Laut (P) M. Hamzah Soerjo Widodo, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Malut Rusli Saraha, perwakilan dari Bawaslu kabupaten dan kota se-Maluku Utara.

Tak hanya itu, para calon gubernur dan wakil gubernur, termasuk Benny Laos, Basri Salama, dan Sahril Thahir, juga hadir bersama tim pemenangan masing-masing, serta organisasi mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Baca juga: Maluku Utara Lepas Kontingen PEPARNAS XVII, Para Atlet Siap Harumkan Nama Daerah

Dalam sambutannya, Abubakar Abdullah menyampaikan, pentingnya menjaga integritas dalam Pilkada.

Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, adil, dan demokratis. Pilkada yang bersih, katanya, akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

"Politik uang adalah ancaman serius bagi sistem demokrasi kita, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya untuk mempengaruhi pilihan pemilih," katanya.

"Praktik ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat," tegas Abubakar.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus lebih tegas dalam menciptakan regulasi untuk mengawasi dan menindak tegas praktik politik uang.

Selain itu, penting juga untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih sadar dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya.

"Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Pilkada berlangsung tanpa politik uang. Kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan penegak hukum sangat penting untuk menjaga proses pemilihan tetap transparan dan adil," tambahnya.

Baca juga: Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila, Kakanwil Andi Taletting Langi: Bersama Wujudkan Indonesia Emas

Abubakar juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu Maluku Utara atas peran pentingnya dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Ia berharap, melalui deklarasi ini, kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga pengawas, media, dan masyarakat dapat terwujud, sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis.

Acara ditutup dengan pernyataan komitmen anti politik uang dari calon gubernur dan wakil gubernur, penandatanganan ikrar kampanye bermartabat, serta penyerahan plakat bertajuk "Harmoni Tanpa Politik Uang" dari Bawaslu kepada seluruh pasangan calon.(*)