Komitmen Pelayanan Kesehatan Primer, Pemkab Morotai Raih Penghargaan Menteri Kesehatan

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai, Maluku Utara meraih penghargaan dari Menteri Kesehatan (Menkes) RI.

Pemkab Morotai dianggap berhasil menjalankan salah satu pilar Transformasi Sistem Kesehatan. Terlihat dari 13 Puskesmas Prototype yang dilmiliki Morotai.

Hal tersebut menunjukkan komitmen memperkuat salah satu Pilar Transformsi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana amanant RPJMN 2020-2024.

Baca juga: Kemendagri Belum Setujui Pelantikan Pejabat Hasil Seleksi, Pemkab Halmahera Selatan Ngaku Belum Tahu

Penghargaan dengan kategori 'Komitmen Pelayanan Kesehatan Primer Terbaik' itu diterima oleh Asisten II Bidang Administrasi Umum dan Kehumasan, Syafrudin Manyila di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Selain Pemkab Morotai, penghargaan ini juga diterima empat daerah lainnya, yakni Kabupaten Soppeng, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mojokerto, dan Kota Dumai.

Kabag Humas Pemkab Morotai Ailan Goroahe mengatakan, melalui Dinas Kesehatan, Pemkab juga dinilai telah menunjukkan langkah konkrit dalam perluasan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage dan penguatan pelayanan kesehatan primer atau Primary Health Care di Puskesmas.

"Serta mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi," kata Ailan.

Lanjutnya, sebagai kelanjutan dari peta jalan transformasi Sistem Kesehatan, di tahun 2025 Pemkab Morotai akan membangun Puskesmas Pembantu Prototype.

"Dalam rangka pemberian paket layanan kesehatan terintergasi dari Puskesmas hingga ke Puskesmas Pembantu," jelasnya.

Yang mana, Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai jaringan puskesmas akan bertanggung jawab dalam memastikan warga di desa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya.

Pustu juga memberikan pelayanan kesehatan sesuai paket layanan Pustu yang berorientasi pada promotif dan preventif, serta mengkoordinir pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan posyandu dan kunjungan rumah oleh kader. 

"Dengan keberadaan Pustu dan kader yang semakin diperkuat perannya di tingkat desa, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dan Pemantauan Wilayah Setempat dapat dilaksanakan dengan lebih optimal," harapnya.

Baca juga: Proyek Perubahan SIMANIS Satpol PP Pulau Taliabu Maluku Utara Diluncurkan

Dalam acara bertajuk 'Transformasi Puskesmas Menuju Indonesia EMAS 2045', Pihak Kementerian Kesehatan juga meluncurkan Pedoman Kerja Puskesmas sebagai acuan Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) yang meliputi 3 hal:

1. Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan
2. Perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun
3. Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa. (*)