Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Enam Tahun Beroperasi, BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan Baru Deviden Rp700 Juta

BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan Baru Deviden Rp700 Juta selama 6 tahun beroperasi

TribunTernate.com/Nurhidayat Hi Gani
Kantor BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, di kompleks Tugu Ikan, Desa Tomori, Kecamatan Bacan. 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera, Halmahera Selatan baru mendapat deviden Rp700 juta lebih.

Sekda Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Safiun Radjulan mengungkapkan, jumlah deviden tersebut terhitung sejak BPRS didirikan tahun 2018 hingga 2024 atau sekitar 6 tahun dioperasikan.

"Dari laporan yang kami terima, deviden BPRS itu baru sekitar Rp700 juta lebih. Itu sejak didirikan tahun 2018 lalu," ujar Safiun, Rabu (23/10/2024).

Baca juga: Berikut Capaian PKBM Were Mandiri Halmahera Tengah Maluku Utara Selama 14 Tahun Berdiri

Safiun mengaku, total penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan ke BPRS, tercatat sebanyak Rp20 miliar yang dilakukan dari tahun 2018 sampai 2023. 

"Sudah Rp20 miliar penyertaan modal ke BPRS, terkahir tahun 2023 itu sekita Rp1 miliar lebih," akuinya.

Pada tahun 2023, BPRS Saruma Sejahtera disebut mengalami kerugian sebanyak Rp7,2 miliar.

Kemudian pada semeter pertama tahun anggaran 2024, pihak manajemen mengklaim BPRS mendapat laba Rp2,1 miliar.

Safiun mengatakan, jumlah dana yang diberikan Pemkab Halmahera Selatan dengan jumlah keuntungan bisinis BPRS, belum seimbang.

Sehingga, Bank daerah tersebut mengalami kerugian setiap tahun dan direkomendasikan KPK untuk ditutup secara parmanen.

"Makanya kita minta ke (pihak manajemen) BPRS membuat telaah perkembangan Bank untuk kita laporkan ke KPK," jelasnya.

Baca juga: Peran Aktif Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting di Pelatihan Integritas Prestasi Batch II

Tidak berbeda jauh dengan BPRS Saruma Sejahtera, Perusahaan Daerah (Perusda) Primaniaga juga tercatat mengalami kerugian setiap tahun.

Menurut Safiun, Primaniaga mulanya bergerak di usaha jual beli ikan tuna. Seiring berjalannya waktu, mengalihkan usaha ke jual beli beras.

"Tapi kan tidak pernah untung. Padahal setiap tahun ada penyertaan modal dari pemerintah. Ini yang menjadi perhatian KPK dan direkomendasikan untuk ditutup," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved