Halmahera Tengah
Komisi II DPRD Halmahera Tengah Maluku Utara Komitmen Kawal Pengelolaan APBD
Komisi II DPRD Halmahera Tengah, Maluku Utara berkomitmen mengawal proses pengelolaan APBD 12 opd
Penulis: Faisal Didi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM, WEDA - Komisi II DPRD Halmahera Tengah, Maluku Utara berkomitmen mengawal proses pengelolaan APBD.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Halmahera Tengah, Lukman Esa, Rabu (30/10/2024).
Ia mengatakan, terdapat 12 OPD yang dimaksud, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan, Bagian ekonomi dan pembangunan, BPKAD.
Baca juga: KPU Halmahera Selatan Maluku Utara Larang Pendukung Empat Paslon Bawa Umbul-umbul di Arena Debat
Kemudian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Penanaman Modal dan PTPS , Bapenda dan Inspektorat, serta Perusahaan Daerah (Perusda).
"Untuk 11 OPD dan 1 Perusda sebagai mitra dalam pengusulan program dan anggaran harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya APBD Halmahera Tengah yang begitu besar mencapai Rp2 triliun lebih harus tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Halmahera tengah.
Baca juga: Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Nakes di Halmahera Selatan Masih Bergulir, Polisi Bakal Uji Forensik
Selain itu , dirinya berkomitmen akan mengawal anggaran yang diusulkan dinas terkait sesuai program.
"Komisi II DPRD Halmahera Tengah berkomitmen mengawal progam dan anggaran yang diusulkan OPD," tegasnya. (*)
Polisi Sita Knalpot Racing Milik Pengendara di Halmahera Tengah |
![]() |
---|
Edarkan Ganja dan Obat Hexymer, 2 Pria di Halmahera Tengah Ditangkap Polisi |
![]() |
---|
Tunggu Hasil Audit, Kasus Proyek Perumahan 100 Unit di Desa Lelilef Halmahera Tengah OTW Tersangka |
![]() |
---|
Area IWIP dan Weda Halmahera Tengah Jadi Target Polisi, Ini Masalahnya |
![]() |
---|
Polisi Selidiki Izin Operasi Galian C di Desa Nusliko Halmahera Tengah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.