Pemprov Maluku Utara Rakor Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara melalui Bappeda adakan Rakor Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rabu (30/10/2024).

Acara yang bertempat di Kota Ternate, ini bertujuan menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan visi pembangunan daerah selama 20 tahun mendatang.

Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S Adam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa.

Penyelarasan ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Tahan Godaan Scorpio! Tidak Banyak Harapan Untuk Aquarius: Ramalan Zodiak Kamis 31 Oktober 2024

"Penyusunan RPJPD harus mencakup visi pembangunan berkelanjutan, berdaya saing, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara," ujarnya.

Muhammad Sarmin menjelaskan bahwa dokumen RPJPD adalah instrumen strategis untuk mengarahkan pembangunan daerah.

Yang akan dikembangkan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan Top-Down dan Bottom-Up.

Seluruh pendekatan ini akan difokuskan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), sehingga pembangunan tidak hanya merata tetapi juga inklusif.

Visi dan Misi untuk Maluku Utara yang Maju dan Berdaya Saing

RPJPD Maluku Utara 2025-2045 memiliki visi 'Maluku Utara Marimoi, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan'.

Yang sejalan dengan visi nasional untuk menciptakan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Delapan misi pembangunan Maluku Utara akan difokuskan pada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial dan ekologi, serta pengembangan infrastruktur.

Sarmin juga mengimbau seluruh Bappelitbangda dan Bappeda kabupaten/kota untuk segera menginput RPJPD mereka ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan kemudahan evaluasi dalam penyelarasan visi, misi, kebijakan, dan indikator utama pembangunan.

Penyelarasan dan Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan