Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pulau Morotai

Ketua DPRD Morotai Maluku Utara Muhamad Rizki Temui Massa Aksi Usai Pelantikan

Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Muhamad Rizki dan anggotanya menemui massa aksi di depan Kantor DPRD Morotai

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Sitti Muthmainnah
TribunTernate.com/Fizri Nurdin
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Muhamad Rizki didampingi anggotanya menemui massa aksi usai dilantik, di Kantor DPRD Morotai, Senin (4/11/2024). 

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Muhamad Rizki dan anggotanya menemui massa aksi di depan Kantor DPRD Morotai, Senin (4/11/2024).

Sebelumnya massa aksi yang tergabung dalam, Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), PMII, dan Samurai menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Morotai.

Aksi tersebut bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Morotai periode 2024-2029.

Baca juga: Pejabat Lingkup Pemkab Halmahera Selatan Tersangka Politik Uang, Kadri La Etje: Kami Dukung Bawaslu

Pantauan TribunTernate.com, usai pelantikan, Ketua DPRD Morotai Muhamad Rizki dan anggotanya menemui sejumlah mahasiswa itu.

"Jadi semua tuntutan yang kalian sampaikan ini, tetap menjadi prioritas kami, tapi pasti butuh waktu, karena masih agenda pembentukan AKD, dan lainnya," kata Muhammad Rizki.

"Jadi tuntutan ini kami terima semuanya, tapi kalian beri kami waktu karena kami juga baru saja dilantik," sambung Muhamad Rizki.

Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan Belum Pastikan Pedagang di Labuha Pindah ke Pasar Tuokona

Berikut tuntutan dalam aksi tersebut :

  1. DPRD segera mengesahkan RANPERDA
  2. Secepatnya membentuk RT-RW
  3. Secepatnya mengevaluasi paket multier/pembangunan terbengkalai
  4. Segera realisasi persoalan air bersi Desa pandangga juanga
  5. Segera membuat peraturan galian C
  6. STOP kriminalisasi terhadap Aktivis (represif)
  7. Segera mengaudit syahbandar
  8. Segera audit bersama kejari persoalan mafia BBM
  9. Segera audit bersama BNPB dan Dinas PU terkait mitigasi bencana. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved