Soal Ancaman Kepsek SMPN 6 Halmahera Selatan, DPRD: Pendidikan Tak Boleh Dipolitisasi

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 6 Halmahera Selatan, Maluku Utara, Asis Rahayan, diduga mengintimidasi sejumlah guru jika tak mematuhi yang dimabilnya.

Asis disebut mengancam memindahkan sejumlah guru tersebut ke desa-desa terpencil, melalui relasinya di Badan Kepegawaian, Penidikan dan pelatihan Daerah (BKPPD).

Dugaan ancaman pemindahan sejumlah guru terungkap dalam rapat lintas komisi yang digelar DPRD, Senin (11/11/2024).

Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan Sagaf Hi Taha mengatakan, pihaknya belum memastikan apakah ancaman pemindahan guru ada unsur politik (Pilkada) atau tidak.

Baca juga: Ancam Pindahkan Sejumlah Guru, 7 Farkasi DPRD Rekomendasi Ganti Kepsek SMPN 6 Halmahera Selatan

Menurutnya, Komisi I harus melalui telaah dan kajian terlebih dahulu baru mengambil kesimpulan.

"Tapi pada prinsipnya, pendidikan tidak boleh dipolitisasi. Ini yang akan kami kahu dan telaah supaya mengetahui probelemnya, "kata Sagaf usai rapat.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan, ancam-mengancam dalam dunia pendidikan tidak boleh terjadi di era sekarang.

Ia pun menilai unsur politik dari tindakan ancaman Asis, karena membawa-bawa nama pejabat di Pemkab Halmahera Selatan.

"Ini karena membawa-bawa (nama pejabat). Kita tentunya sangat menyesalkan jika mengarah ke sana (unsur politik), "ujarnya.

Lanjutnya, Asis Rahayan dianggap arogan saat mengambil kebijakan dalam kegiatan.

Salah satunya mengancam memindahkan guru. Atas hal itu, para guru meminta agar ada evalusi.

Baca juga: Kegiatan Fisik Pemkab Halmahera Selatan Baru 75 Persen, DPRD Ingatkan Beban Utang di APBD 2025

"Permintaan para guru ini sampai pada tingkat pergantian (Kepsek). Jadi ini menyangkut manajemen sekolah dan pengembangan tenaga guru, "jelasnya.

Seraya menambahkan, semua fraksi DPRD Halmahera Selatan telah bersepakat agar pimpinan DPRD mengeluarkan surat rekomendasi pergantian Kepsek.

"Jadi Komisi I kaji dan telaah dan sampikan ke pimpinan, untuk direkomendasikan ke Bupati maupun Dinas Pendidikan, "tandasnya. (*)