Jusuf Kalla: Harap Pilkada 2024 Berjalan Demokratis, Adil dan Aman

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Berikut harapan Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 RI Jusuf Kalla (JK) di Pilkada 2024.

Dilansir KOMPAS.com, JK Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan cara yang demokratis, adil dan aman.

Harapan tersebut disampaikannya usai memberikan suara di TPS 02, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

"Iya (agar Pilkada) dilakukan dengan demokratis, dengan adil, dengan aman, "ujar JK saat ditemui oleh Kompas.com di lokasi TPS.

Baca juga: Karena Pilkada 2024, TC Timnas Indonesia di Bali Ditunda

JK juga menginginkan agar pemimpin yang terpilih dalam Pilkada 2024 adalah sosok yang berkualitas.

Ia menekankan pentingnya calon pemimpin Jakarta untuk memperhatikan pengembangan wilayah yang kurang maju.

"Harapannya pemimpin Jakarta baik, tapi juga ada keseimbangan yang baik."

"Jadi jangan hanya membangun daerah yang sudah maju, tapi membangun daerah yang kumuh, "ungkap mantan Ketum Partai Golkar ini.

Secara spesifik, JK menyebutkan beberapa daerah di Jakarta yang masih dianggap kumuh dan rawan banjir, seperti Kampung Melayu dan Tanjung Priok.

Menurutnya, kedua daerah ini harus menjadi prioritas dalam pembangunan oleh calon pemimpin Jakarta yang terpilih.

"Pesan saya kepada calon-calon yang pernah ketemu, misalnya, bagaimana membangun Kampung Melayu, Tanjung Priok, dan daerah-daerah kumuh, daerah banjir. Itu yang harus dibangun duluan," tambahnya.

Selain masalah kumuh dan banjir, JK juga menyoroti permasalahan kemacetan yang harus diselesaikan.

Ia berharap ketiga pasangan calon di Pilkada Jakarta dapat membawa kemajuan bagi kota ini ke depannya.

Baca juga: Quick Count Pilgub Malut: Husein-Asrul, Aliong-Sahrul, Kasuba-Basri, Sherly-Sarbin, Siapa Unggul?

"Ya kita harap begitu. Karena kampanyenya kan selalu begitu, "pungkas JK.

Sebagai informasi, pemungutan suara Pilkada serentak 2024 berlangsung pada hari ini, di mana sebanyak 545 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, akan melaksanakan pemungutan suara.

Masyarakat pemilih akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin daerah di dua tingkatan sekaligus, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (*)