PUPR Maluku Utara Ancam Putus Kontrak Proyek Irigasi di Desa Kobe Halmahera Tengah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku Utara berencana memutus kontrak proyek irigasi di Desa Kobe, Halmahera Tengah yang dikerjakan CV Adyah Karya.

Langkah ini diambil menyusul lambatnya progres pekerjaan, yang hingga pertengahan Desember 2024 baru mencapai 27 persen dari total target.

Proyek irigasi senilai Rp2,79 miliar ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (T.A) 2024, dengan masa kerja dari Juli hingga 20 Desember 2024.

Namun sekarang kini, progres fisik baru mencapai 400 meter dari target total sekitar 1,4 kilometer.

Baca juga: Komisi III DPRD Maluku Utara Soroti Proyek Irigasi Desa Kobe Halmahera Tengah

Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara Marlisa Marsaoly yang meninjau langsung proyek tersebut pada Jumat (13/12/2024), mengaku kecewa terhadap rlambatnya proyek tersebut.

"Hingga kini progresnya baru 27 persen, dan sisa waktu hanya beberapa hari."

"Sangat kecil kemungkinan proyek ini akan selesai tepat waktu."

"Ini sangat disayangkan, terutama karena proyek ini penting untuk mendukung kebutuhan pengairan sawah dan tambak ikan masyarakat Desa Kobe, "ujarnya Sabtu (14/12/2024) lalu.

Menanggapi hal ini, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Maluku Utara Saiful Amin memastikan proyek irigasi di Desa Kobe, Halmahera Tengah sudah menjadi perhatian khusus.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap mematuhi regulasi terkait pengawasan dan pemberian kesempatan kepada kontraktor.

"Secara regulasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memberikan Surat Cinta Manajemen (SCM) 1 hingga SCM 3 sebagai peringatan."

"Jika hingga masa kontrak berakhir pekerjaan tetap tidak selesai, maka kontrak akan diputus, "ungkap Saiful, Selasa (17/12/2024) kemarin.

Saiful juga menyebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah turun ke lokasi untuk mengevaluasi progres terakhir.

Jika ada peluang proyek selesai, rekanan akan diberi kesempatan hingga tenggat waktu.

Namun, jika tidak, pemutusan kontrak menjadi langkah akhir.

Terkait pembayaran, Saiful memastikan pihak rekanan baru menerima pembayaran sebesar 25 persen sesuai progres pekerjaan.

"Jika pekerjaan selanjutnya selesai dan sesuai target, tentu kami akan melanjutkan pembayaran. Namun, kalau tidak selesai, sisa dana akan ditahan, "jelasnya.

Lanjut Saiful, tidak hanya di Desa Kobe, proyek irigasi di Desa Aha, Pulau Morotai juga mengalami nasib serupa.

Proyek senilai Rp 10 miliar lebih tersebut telah diputus kontraknya karena ketidakmampuan rekanan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal.

"Proyek irigasi di Aha memang sudah tidak bisa dilanjutkan. Kontrak sudah kami putus setelah melalui evaluasi bersama APIP dan opname terakhir di lapangan, "terang Saiful.

Baca juga: Komisi III DPRD Maluku Utara Soroti Proyek Irigasi Desa Kobe Halmahera Tengah

Walhasil, Saiful mengapresiasi langkah Komisi III DPRD Maluku Utara yang telah melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Ia menyebut peran aktif Komisi III menjadi penting untuk memastikan proyek-proyek publik berjalan sesuai target.  

"Pengawasan dari Komisi III sangat membantu kami. Tindak lanjut ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengelolaan dana publik dilakukan dengan baik, "tandasnya. (*)