Halmahera Tengah
Proyek Jembatan Tepeleo Mangkrak, Kejari Didesak Panggil Kontraktor dan Kadis PUPR Halmahera Tengah
Direktur LSM Kalesang Institut Maluku Utara, Naem Taher, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Weda untuk memanggil kontraktor dan Kepala Dinas PUPR
Penulis: Faisal Didi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM, WEDA – Direktur LSM Kalesang Institut Maluku Utara, Naem Taher, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Weda untuk memanggil kontraktor dan Kepala Dinas PUPR Halmahera Tengah, Arief Djalaludin.
Desakan pemanggilan itu berkaitan dengan proyek jembatan di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara.
Proyek senilai Rp1.962.000.000 itu, dikerjakan oleh CV. Karya Gemilang Indonesia.
Baca juga: Cegah Judi Online, Ponsel 25 Perwira SIP Diperiksa Propam Polda Maluku Utara
Proyek dengan nomor kontrak 600/20/SPP/JBT-BM/APBD/DPUPR-HG/IX/2023 tersebut bersumber dari APBD Halmahera Tengah tahun 2023.
Naem Taher mengklaim, pihaknya telah menerima banyak laporan masyarakat setempat terkait lambatnya penyelesaian proyek jembatan tersebut.
"Kami mendesak agar Kejaksaan turun tangan," tegas Naem.
Ia juga menuturkan, pencairan anggaran yangb dikabarkan sudah 100 persen, tidak sebanding dengan progres fisik proyek.
Selain mendesak Kejaksaan, LSM Kalesang Institut juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Inspektorat terhadap proyek ini.
Naem Taher menilai pengawasan yang kurang ketat menjadi salah satu faktor utama lambatnya pembangunan proyek.
"Pengawasan yang lemah membuka peluang bagi pelanggaran administrasi dan teknis di lapangan," ucapnya.
Lanjutnya, tuntutan dan harapan warga Desa Tepeleo agar proyek jembatan ini dapat segera diselesaikan. Karena jembatan tersebut memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas perekonomian dan mobilitas warga.
Saat ini, keterlambatan penyelesaian proyek dinilai telah menghambat arus transportasi.
Naem menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Kejaksaan, maka Kalesang Institut akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Halmahera Tengah dan Dinas PUPR.
"Kami tidak ingin proyek ini menjadi proyek mangkrak. Halmahera Tengah butuh pembangunan yang transparan dan akuntabel," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Halmahera Tengah, Arif Djalaludin, membantah bahwa anggaran proyek telah dicairkan 100 persen.
Polisi Sita Knalpot Racing Milik Pengendara di Halmahera Tengah |
![]() |
---|
Edarkan Ganja dan Obat Hexymer, 2 Pria di Halmahera Tengah Ditangkap Polisi |
![]() |
---|
Tunggu Hasil Audit, Kasus Proyek Perumahan 100 Unit di Desa Lelilef Halmahera Tengah OTW Tersangka |
![]() |
---|
Area IWIP dan Weda Halmahera Tengah Jadi Target Polisi, Ini Masalahnya |
![]() |
---|
Polisi Selidiki Izin Operasi Galian C di Desa Nusliko Halmahera Tengah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.