RDP Bersama Dinas PUPR Maluku Utara, DPRD Soroti Utang dan Infrastruktur

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Merlisa Marsaoly, mengungkapkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait evaluasi kegiatan tahun 2024.

Salah satu sorotan utama adalah utang pihak ketiga senilai Rp223 miliar lebih yang belum terselesaikan

Utang ini terdiri dari kewajiban sejak tahun 2021 hingga 2024, termasuk proyek multiyears.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilkada Morotai, Paslon Deny - Qubais Minta PSU di Enam Kecamatan

"Masih ada sisa utang pihak ketiga yang belum dibayar, dan ini terbawa ke tahun 2025. Jumlahnya mencapai Rp223 miliar lebih," ujar Merlisa, Rabu (15/1/2025).  

Merlisa menambahkan, kegiatan Dinas PUPR tahun 2025 akan fokus pada pembangunan Jembatan Kali Oba dengan anggaran perencanaan sebesar Rp20 miliar. Namun, anggaran tersebut belum sepenuhnya terakomodasi.

"Pembangunan Jembatan Kali Oba harus menjadi prioritas utama, dan kami meminta Komisi III untuk turut mengawal proses pembangunannya. Setelah itu, perhatian juga akan dialihkan ke infrastruktur lainnya, seperti di daerah Saketa, Dayepodo, dan Kecamatan Obi, Halmahera Selatan," jelasnya.  

Dalam RDP tersebut, Merslisa juga mendesak Dinas PUPR untuk segera menangani kerusakan akses jalan yang terjadi akibat banjir, khususnya di jalur Payahe - Dayepododi Desa Toye.

Baca juga: Kenapa Chelsea Gagal Menang Lagi, Enzo Maresca Ungkap Penyebab Imbang Lawan Bournemouth: Ada Negatif

Sebab jalan itu merupakan rute utama yang sering digunakan masyarakat setempat.

Merlisa menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, terutama yang memiliki dampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat.

"Kami akan terus memastikan PUPR menjalankan tugasnya dengan baik, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan," tandas Merlisa. (*)