Sabtu, 11 April 2026
Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pulau Taliabu

DPRD Taliabu Jadwalkan Pengecekan Pekerjaan Fisik Sejumlah Desa

Ketua Komisi I DRPD Pulau Taliabu, Maluku Utara Hasanudin meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan dokumentasi pekerjaan fisik masing-masing desa

Penulis: Laode Havidl | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/La Ode Abdul Muhammad Havidl
PROYEK: Kantor DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara 

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Komisi I DRPD Pulau Taliabu, Maluku Utara belum memanggil 17 Kepala Desa (Kades).

Pemanggilan dimaksud untuk mempertanyakan kendala-kendala yang terjadi di desa-desa tersebut.

Salah satunya di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, yang sempat di demo warga beberapa waktu lalu.

Sementara itu, rata-rata Kades definitif dan Penjabat (Pj) mengaku kinerja mereka kurang maksimal.

Baca juga: Tangani Kasus Perempuan dan Anak, DPRD Taliabu Dorong Pembentukan Satgas

Hal itu karena anggaran operasional serta gaji perangkat desa belum dicairkan yang mencapai Rp 2 miliar.

Karena itu, Ketua Komisi I DRPD Pulau Taliabu Hasanudin meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan dokumentasi pekerjaan fisik masing-masing desa.

"Kami mintai LPJ sekaligus pelaporan tertulis, serta dokumentasi kegiatan fisik 17 kades, "kata Hasanudin, Jumat (17/1/2025).

Tak hanya itu, untuk memastikan pembangunan di desa tuntas, ia akan mengundang semua Kades untuk rapat bersama.

Baca juga: Berikut Susunan dan Fungsi 3 Komisi di DPRD Taliabu Edisi 2024-2029

"Nanti kami bersama Komisi III dan mungkin juga DPMD (Cek kegiatan fisik). Mungkin nanti dari wartawan juga ikut, "pungkasnya.

Diketahui, kurang lebih Rp 2 miliar anggaran operasional dan gaji perangkat desa belum dicairkan.

Sehingga DPRD Pulau Taliabu akan mendorong agar anggaran tersebut segera dibayar oleh BPKAD. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved