Berpeluang Dilantik Maret 2025, Berikut Daftar 11 Kepala Daerah Terpilih di Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM - Berikut ini daftar kepala daerah yang terpilih pada pilkada 2024 se-Maluku Utara.

Sejumlah kepala daerah tersebut berpeluang dilantik pada bulan Maret mendatang untuk periode jabatan 2025-2030.

Para kepala daerah dalam daftar ini, memperoleh suara tertinggi berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU tingkat kabupaten/kota.

Baca juga: Prediksi Skor Brentford vs Liverpool, Starting XI dan H2H: Tim Arne Slot Kembali ke Jalur Kemenangan

Sebagaimana diketahui, KPU kota/kabupaten di Maluku Utara telah merampungkan rekapitulasi suara pilkada serentak 2024.

Totalnya ada 11 pasangan kepala daerah di Malut yang terpilih.

Mulai dari pasangan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota.

Berikut daftarnya :

1. Pilgub Maluku Utara : Sherly Tjoanda - Sarbin Sehe (359.416 suara)
2. Pilkada Halmahera Barat : James Uang - Djufri Muhamad (28.781 suara)
3. Pilkada Halmahera Selatan : Hasan Ali Bassam Kasuba - Helmi Umar Muchsin (53.074 suara)
4. Pilkada Halmahera Tengah : Ikram Malan Sangadji - Ahlan Djumadil (27.514 suara )
5. Pilkada Halmahera Timur : Ubaid Yakub - Anjas Taher (32.941 suara)
6. Pilkada Halmahera Utara : Piet Hein Babua - Kasman HI. Ahmad (37.775 suara)
7. Kepulauan Sula : Fifian Adeningsi Mus - Saleh Marasabessy (25.556 suara)
8. Pilkada Morotai : Rusli Sibua - Rio Christian Pawane  (21.863 suara)
9. Pilkada Taliabu : Sashabila Widya L Mus - La Ode Yasir (14.769 suara)
10. Pilkada Ternate : M Tauhid Soleman - Nasri Abubakar (45.658 suara)
11. Pilkada Tidore : Muhammad Sinen - Ahmad Laiman (47.994 suara)

Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024

Pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 se-Indonesia sebelumnya dijadwalkan digelar pada Februari 2025.

Namun kini diundur pada Maret 2025, apabila semua gugatan perkara sengketa hasil Pilkada 2024 di MK se-Indonesia telah selesai.

Alasan pengunduran jadwal pelantikan dijelaskan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

Ia menyebut, pelantikan kepala daerah diundur karena diperkirakan MK akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada 2024 pada 13 Maret 2025.

Baca juga: Hasil Liga Voli Korea Red Sparks vs Hi-Pass, Duet Gacor Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri

"Seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK, " kata Rifqinizamy, dikutip dari Tribunmanado.

Dengan demikian, Rifqinizamy mengatakan, kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK harus tetap menunggu selesainya sidang untuk sengketa pilkada di daerah lainnya.

"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK" jelas Rifqinizamy.  (*)