Pemkab Halmahera Barat
Pemangkasan Anggaran Berpengaruh pada Program Kegiatan Pemkab Halmahera Barat
"Nantinya, pada APBD Perubahan, baru akan dilakukan penyesuaian kembali, "kata Bupati Halmahera Barat James Uang
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, JAILOLO - Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara James Uang mengungkapkan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran sebesar 50 persen dari pusat hingga daerah, berdampak signifikan pada program kegiatan yang telah disusun dalam APBD Induk 2025.
"Pemangkasan anggaran ini merupakan Arahan resmi dari pemerintah pusat. Sebagai pemerintah daerah, kami menyikapi hal ini dengan perencanaan pergeseran anggaran."
"Nantinya, pada APBD Perubahan, baru akan dilakukan penyesuaian kembali, "ujar James Uang kepada Tribunternate.com, Selasa (11/2/2025) di Ternate.
Poltisi Demokrat menambahkan, pemangkasan anggaran ini sangat mempengaruhi program-program kegiatan yang telah ditetapkan oleh DPRD dalam batang tubuh APBD.
Baca juga: James Uang Kembali Pimpin Halmahera Barat, Ini Kata Meri Popala
"Namun dengan adanya kebijakan pusat ini, bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Halbar juga mengalami pemangkasan yang cukup besar pada tahun ini. Jadi intinya kami akan menyesuaikan saja, "jelas Bupati dua periode ini.
Mengetahui bahwa Presiden RI Prabowo Subianto efisiensi dana transfer ke daerah.
Menindaklanjuti hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan keputusan terkait efisiensi belanja tahun 2025, termasuk pemangkasan DAK.
Baca juga: Sosok James Uang, Bupati Halmahera Barat Terpilih yang Akan Dilantik Presiden Prabowo 20 Februari
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2025 , yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2025.
Berdasarkan surat tersebut, alokasi DAK untuk Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 63.788.761.000.
Keputusan ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan di daerah, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian anggaran guna memastikan program prioritas tetap berjalan. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.