Pemkab Halmahera Barat
Bupati Halmahera Barat Dukung Program Hilirisasi Perkebunan Kementan: Dongkrak Ekonomi Petani
"Program hilirisasi merupakan langkah strategis Pempus dalam memperkuat ekonomi masyarakat, "ungkap Bupati Halmahera Barat James Uang
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Ringkasan Berita:1. Program hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan kelapa, pala dan kakao
2. Program hilirisasi ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi masyarakat
3. Sejumlah perusahaan di Maluku Utara saat ini telah mengelola hasil perkebunan secara industri
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFIĀ - Bupati Halmahera Barat James Uang menyatakan dukungannya terhadap program hilirisasi perkebunan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan seperti kelapa, pala dan kakao di Maluku Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi hilirisasi perkebunan di Maluku Utara, yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Selasa (28/10/2025).
Menurut James, program hilirisasi ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui peremajaan tanaman dan peningkatan kapasitas produksi.
Baca juga: Mentan Andi Sulaiman Kucur Rp 371 Triliun untuk Hilirisasi Pertanian, Termasuk Maluku Utara
"Pada prinsipnya, program hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani."
"Ke depan, akan ada program bantuan bibit untuk kelapa dan pala, termasuk peremajaan tanaman yang sudah tua agar produktivitasnya meningkat, "ujarnya kepada Tribunternate.com.
James menjelaskan, sejumlah perusahaan di Maluku Utara saat ini telah mengelola hasil perkebunan secara industri.
Misalnya PT Niko di Halmahera Utara yang mengolah buah kelapa, serta PT Dewa Koko di Halmahera Barat yang memproduksi tepung kelapa putih untuk diekspor ke Arab Saudi dan Eropa.
"Selama ini petani hanya menjual kopra, tapi dengan adanya pabrik, mereka bisa langsung menjual buah kelapa. Keuntungannya lebih besar dibanding menjual kopra, "jelasnya.
Selain kelapa, komoditas pala juga menjadi fokus hilirisasi. James menyebutkan, pemerintah berencana membangun pabrik pengolahan pala di wilayah Halmahera agar produk turunan pala, seperti fuli (bunga pala), dapat diolah dan diekspor langsung dari daerah.
"Kalau pabriknya sudah ada di sini, masyarakat tidak perlu lagi menjual pala mentah. Harganya pasti lebih tinggi karena sudah diolah di dalam daerah, "ujarnya.
Lebih lanjut, James menuturkan bahwa pemerintahannya siap mendukung penuh program Kementan tersebut, baik melalui penyuluhan maupun pendampingan kepada para petani.
Baca juga: Mentan Andi Sulaiman Kucur Rp 371 Triliun untuk Hilirisasi Pertanian, Termasuk Maluku Utara
"Kami akan mengarahkan masyarakat agar mulai menanam kembali kelapa dan pala. Bibitnya nanti akan disediakan langsung oleh Kementerian Pertanian," tegas James Uang.
Meskipun jumlah bantuan bibit untuk tiap kabupaten belum diumumkan secara pasti, James memastikan bahwa Halmahera Barat, Halmahera Utara dan Halmahera Timur termasuk dalam wilayah prioritas program karena memiliki potensi besar di sektor perkebunan.
"Tadi sudah disampaikan bahwa ketiga kabupaten ini akan menjadi fokus peremajaan dan pengembangan tanaman perkebunan. Saat ini peta wilayahnya sedang disusun oleh Kementan, "tutupnya sembari berharap program hilirisasi perkebunan ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah Maluku Utara, sekaligus mendukung agenda nasional dalam meningkatkan ekspor hasil pertanian Indonesia. (*)
| Wakil Bupati Halmahera Barat Beberkan Kendala Pertanahan di Hadapan Menteri ATR Nusron Wahid |
|
|---|
| Ini Alasan Kesbangpol Halmahera Barat Percepat Diklat Paskibraka |
|
|---|
| Pemkab Halmahera Barat Usulkan 3 Desa Jadi Kampung Nelayan |
|
|---|
| 36 ASN Nakes Halmahera Barat Terima SK 100 Persen |
|
|---|
| Gaji 13 Pegawai Pemkab Halmahera Barat Cair Pekan Depan |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.