Dr Graal Taliawo: Sejumlah Jalan di Maluku Utara Harus Berstatus Nasional

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Anggota DPD RI Dr Graal Taliawo mengusulkan pengalihan status jalan daerah nasional yang ada di Maluku Utara, tentunya dengan beberapa catatan.

Kata dia, usulan tersebut agar beberapa ruas jalan provinsi dialihkan ke pemerintah pusat adalah ide baik dan mungkin relevan. 

Hanya saja, tetap harus dicermati alasan pemerintah provinsi dianggap tak sanggup untuk membangunnya. 

"Ini juga penting, supaya alasan pengalihan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara objektif."

Baca juga: Rapat Bersama Kementan, Dr Graal Taliawo Dorong Pertanian Maluku Utara 

"Pun untuk menghindari anggapan ingin melepas ke pemerintah pusat, karena sebatas menghindari tanggung jawabnya, "ucap Graal Taliawo dalam keterangannya diterima TribunTernate.com, Selasa (18/2/2025).

Lebih lanjut, sebagai anggota DPD RI yang juga membidangi lingkup infrastruktur Komite II tentu mendukung pilihan mana pun selama pilihan tersebut masuk akal untuk dijalankan.

Bila pada akhirnya nanti mau dialihkan statusnya dari jalan provinsi ke jalan nasional, maka barang tentu perlu ada kerja sama dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal pengalihannya. 

Berikut Infrastruktur jalan Maluku Utara perlu akselerasi:

Di sisi lain, pada konteks kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku Utara, sepandangan saya, ada beberapa hal penting lain yang harus dipikirkan dan jadi perhatian kita semua.

Pemerintah termasuk Pusat perlu hadir untuk menjamin hak keselamatan dan kenyamanan warga dalam bermobilitas dan beraktivitas menggunakan jalan.

Pertama, secara umum, beberapa ruas jalan provinsi ini tergolong panjang dan membutuhkan biaya yang besar dalam pembangunannya.

Diperlukan kolaborasi yang jujur antara pihak, khususnya pemerintah provinsi yang akan datang ini untuk sama-sama mewujudkannya. 

Pemerintah perlu memiliki keberpihakan politik dan akhirnya anggaran dalam hal memenuhi kebutuhan jalan yang menjadi tanggung jawabnya bisa dilakukan secara optimal.

Karena itu, bila upaya pengalihan ini mau diseriusi, maka kajian dan proses penyiapan pengalihan status ini perlu segera dilakukan. 

Pengalihan ini secara otomatis akan mendorong dilakukannya revisi beberapa regulasi terkait penetapan status jalan nasional di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya adalah beberapa peraturan setingkat menteri.