Dr Graal Taliawo: Sejumlah Jalan di Maluku Utara Harus Berstatus Nasional

Ini sudah pasti memerlukan kerja sama dan kolaborasi semua pihak karena pengalihan status jalan ini memiliki keterkaitan dengan beberapa kebijakan nasional lainnya, dan berdampak pada beban APBN di kementerian terkait. 

Kedua, di antara kabupaten/kota di Maluku Utara, Taliabu adalah salah wilayah yang paling urgen mendapat perhatian kita. 

Di tengah keterbatasan semua kabupaten di Maluku Utara, Kabupaten Taliabu berada pada posisi terendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Morotai di posisi kedua dari bawah. 

Ini artinya, keberpihakan pembangunan di semua sisi bagi Kabupaten Taliabu perlu menjadi perhatian, termasuk aspek infrastruktur jalannya.

Secara umum, saya melihat beberapa kabupaten lain dari sisi infrastruktur jalan sudah relatif unggul sehingga fokus mereka bisa diarahkan pada pembangunan manusianya, yakni bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 

Sebaliknya, bagi Taliabu, pembangunan infrastruktur jalan masih amat memerlukan intervensi pemerintah. 

"Hingga hari ini, tak ada ruas jalan nasional di Kabupaten Taliabu. Di tengah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya yang terbatas (hanya sekitar 600-an miliar), beban untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar mereka menjadi kendala yang besar."

"Jadi, bila pada akhirnya, beban beberapa ruas jalan provinsi dialihkan statusnya ke jalan nasional, saya mendorong juga agar beberapa ruas jalan utama di Kabupaten Taliabu, dialihkan menjadi tanggung jawab daripada pemerintah provinsi."

"Saya juga sedang mendorong agar ke depan pemerintah Kabupaten Taliabu segera membuat kajian untuk pengalihan status jalan daerahnya, entah ke status jalan provinsi atau ke status jalan nasional, "jelasnya.

Ketiga, dalam evaluasi saya atas beberapa ruas jalan nasional yang ada di Kota Tidore Kepulauan, khususnya di daratan Oba, saya melihat kualitas pembangunan ruas-ruas jalan tersebut masih belum optimal. 

Ada beberapa ruas jalan nasional mengalami kebanjiran dan genangan tinggi akibat ketiadaan saluran pembuangan air (drainase).

Ini juga dialami oleh masyarakat Desa Bukit Durian dan beberapa desa lainnya. Desa-desa ini kerap mengalami banjir ketika musim hujan tiba akibat jalan nasional di sepanjang desa tersebut tidak dilengkapi dengan saluran drainase sama sekali.

Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku Utara perlu memperhatikan ini agar di masa mendatang segera merencanakan dan menganggarkan pembangunannya.

Ini harus menjadi catatan agar ke depan jalan-jalan nasional kita dalam perencanaannya harus dan wajib menyertakan pembangunan drainase. Pun, jika anggaran terbatas, penting untuk mengutamakan desain fisik jalan yang harus berbentuk 'punggung kura-kura' guna menghindari genangan air berujung jalan terkikis/rusak ketika musim hujan tiba. 

Keempat, ada keterbatasan perlengkapan jalan nasional, misalnya lampu penerang sepanjang jalan nasional, pagar pengaman di tikungan/jurang, dan lainnya.