Bupati Halmahera Timur, Masyarakat dengan PT STS Gelar Rapat, Ini yang Dibahas

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara Ubaid Yakub mengatakan rapat dengan Forkopimda, masyarakat dan PT. STS menyangkut 3 hal penting.

Pertama, terdapat 28 sertifikat lahan masyarakat yang belum mendapatkan pembayaran.

Karena itu PT STS diharapkan segera lakukan pembayaran pada lahan yang masuk area izin usaha pertambangan (IUP).

"Karena ada klaim PT STS bahwa mereka sudah melakukan pembayaran, soal melakukan pembayaran atau belum, itu adalah kewajiban mereka."

Baca juga: Dukungan Shopee, KHDJH Sukses Berdayakan Komunitas Lokal dan Perluas Jangkauan Pasar

"Namun kalau mengatakan sudah dibayar, di mana buktinya, "kata Ubaid Yakub, Rabu (19/3/2025).

Kedua, rapat juga memutuskan PT STS segera lakukan revisi dokumen Rencana Indonesia Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (RI PPM).

"Karena itu yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat saat ini , yang berada di wilayah lingkar tambang, "ujarnya.

Baca juga: Daftar Harga Tiket dan Jadwal Kapal Rute Pelayaran di Maluku Utara

Ketiga, terkait dokumen RI PPM, segera dikonsultasi publik karena menurut PT STS sudah dilakukan konsultasi publik, namun mekanisme tidak sesui konsultasi publik.

"Jadi hanya memanggil kelompok tertentu kemudian dimintai pandangan, sekaligus meminta mereka masukan usulan, tafsiran mereka itu sudah konsultasi publik, "tuturnya.

Lanjutnya, konsultasi publik yang dimaksud adalah dokumen yang seharusnya disusun, setelah itu dilakukan konsultasi ke publik untuk uji, paling tidak dilakukan desiminasi. (*)