DPRD Halmahera Selatan Dalami Masalah Seleksi PPPK 2024

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara bakal mendalami masalah seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II tahun penerimaan 2024 Lingkungan Pemkab Halmahera Selatan.

Langkah yang dilakukan lembaga wakil rakyat ini untuk mengungkapkan dugaan rekayasa masa kerja puluhan tenaga honorer, guna memenuhi syarat seleksi.

"Ini respons kami terhadap masalah-masalah yang muncul ke publik. Kami akan mencari tahu kebenarannya, "ujar Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib, Minggu (6/4/2025).

Politisi PKB ini mengungkapkan bahwa selain rekayasa masa kerja honorer, sejumlah orang juga diduga tidak pernah mengabdi sebagai tenaga honorer namun lulus seleksi PPPK.

Baca juga: Kohati Desak Polres Halmahera Selatan Tindak Tegas 16 Terduga Pelaku Rudapaksa Siswi SMP

Muslim pun menilai kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Halmahera Selatan cenderung tidak selektif dalam memverifikasi berkas calon peserta PPPK.

"Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dugaannya ke situ. Kemudian beberapa Puskesmas dan sekolah. Jadi BKPPD ini tidak selektif, "ujarnya.

Baca juga: Aksi Protes, Warga Kelurahan Kasturian Ternate Tanam Pohon Pisang di Jalan

Muslim menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan rapat lintas Komisi. Rapat ini melibatkan BKPPD selaku panitia seleksi PPPK di daerah.

Jika dalam rapat tersebut ditemukan fakta-fakta yang mengarah pada dugaan rekayasa masa kerja tenaga honorer, maka DPRD Halmahera Selatan secara kelembagaan mengambil langkah tegas.

"Kami di DPRD akan mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah daerah atas hasil seleksi PPPK tersebut, jika memang ada unsur kesengajaan atas dugaan-dugaan tersebut. Kami juga akan tanyakan, hasil klarifikasi puluhan peserta PPPK yang dilakukan BKPPD, "tandasnya. (*