Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Alasan DPRD Halmahera Selatan Tunda Agenda Peninjauan Wilayah Eksplorasi PT IMS

"Mungkin dua atau tiga bulan ke depan baru diagendakan (peninjauan ke PT IMS), "kata Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com
STATEMENT: Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Muslim Hi Rakib saat dimintai keterangan oleh awak media, Kamis (14/9/2023). Pihaknya menjelaskan alasan belum meninjau wilayah eksplorasi PT IMS 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara menunda agenda peninjauan wilayah operasional PT Intim Mining Sentosa (IMS) di Desa Bobo dan Fluk, Kecamatan Obi Selatan.

Penundaan dilakukan karena anggaran kunjungan kerja (Kuker) ke setiap kecamatan tahun 2025 yang melekat di Sekretariat DPRD, dipangkas habis.

"Anggaran kunjungan kerja kita di setiap kecamatan itu dipangkas habis dalam rangka efisiensi."

"Jadi agenda ini ditunda karena tak ada anggaran, "ungkap Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib, Rabu (9/4/2025).

Baca juga: Pasar Rawajaya Tobelo Halmahera Utara Terbakar, Polisi Selidiki Penyebab

Menurut Muslim, pihaknya bakal kembali mengagendakan peninjauan wilayah operasional tambang nikel tersebut.

Pasalnya, DPRD akan kembali mendorong anggaran Kuker di setiap kecamatan pada perubahan APBD 2025.

"Mungkin dua atau tiga bulan ke depan baru kami agendakan kembali. Karena di perubahan anggaran nanti, kami akan dorong kembali anggaran Kuker ke setiap kecamatan, "jelasnya.

Ketua DPC PKB Halmahera Selatan itu menjelaskan bahwa rencana peninjauan wilayah operasional ke PT IMS dalam rangka menindaklanjuti polemik tapal batas yang melibatkan warga Desa Bobo, Fluk dan pihak perusahaan tersebut.

Namun terkait dengan izin dan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT IMS yang diragukan warga Desa Bobo, tidak ditelusuri DPRD karena merupakan kewenangan Kementerian ESDM.

"Kami di DPRD hanya pada masalah tapal batas. Karena tapal batas ini masuk dalam wilayah operasi perusahaan, tapi untuk izin itu di pemerintah pusat, "jelasnya.

Muslim juga mendrong Pemkab Halmahera Selatan turut serta menyelesaikan polemik tapal batas Desa Bobo dan Fluk.

Sebab, polemik ini melibatkan warga yang pro terhadap PT IMS, dan menolak yang menolak kehadiran perusahaan tersebut

"Maka dari itu kami juga mendesak pemerintah daerah menyelesaikan tapal batas ini. Jangan sampai polemik berkepanjangan, "imbuhnya.

Muslim sebelumnya mengatkan pihaknya bakal meninjau wilayah operasi PT Intim Mining Sentosa (IMS) di Desa Bobo dan Fluk, Kecamatan Obi Selatan.

Langkah ini sebagai tindaklanjut aspirasi sebagian warga Desa Bobo yang menolak kehadiran perusahaan tambang nikel tersebut.

Sumber: Tribun Ternate
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved