Tim Investigasi Dibentuk karena 5 Perusahaan Tambang di Halmahera Timur Diduga Abaikan Andalalin

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Dinas Perhubungan Halmahera Timur, Maluku Utara berikan teguran kepada 5 perusahaan tambang yang diduga mengabaikan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) serta bentuk tim investigasi daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur Dwi Cahyono di ruang kerjanya pada Selasa (22/4/2025).

Dikatakan, berdasarkan Andalalin, terdapat 5 perusahaan tambang yang bandel dan tidak menaati analisis tersebut yang memiliki dampak besar bagi pengguna jalan akibat licin.

5 perusahaan tersebut adalah:

PT Wana Kencana Mineral (WKM)
PT Alam Raya Abadi (ARA)
PT Adhita Nickel Indonesia (ANI)
PT Nusa Karya Arindo (NKA)
PT Sambiki Tambang Sentosa (STS).

Baca juga: Deretan Kadis Perhubungan Halmahera Timur Dari Masa ke Masa, Ubaid Yakub Termasuk

"Perusahaan-perusahaan ini kami terus melakukan pengawasan hingga sekarang."

"Jadi kami sudah sampaikan berulang kali kepada mereka bahwa jalan nasional dan jalan daerah harus dibersihkan."

"Namun dari pihak perusahaan sendiri tidak bersihkan, tapi disiram saja, "papar Dwi Cahyono.

Langakah tegas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Halmahera Timur dengan cara membentuk tim investigasi setelah rapat bersama dengan staf dan eselon lll dan eselon lV.

Bahwa berdasarka dokumen Andalalin yang telah diterbitkan kini ditemukan disejumblah lingkungan perusahaan tambang tidak sesuai.

"Seharusnya jalan yang dilintas mobil miliki perusahaan tambang  dibersikan, buka hanya disiram."

"Karena yang terjadi itu, disiram justru itu membuat jalan licin dan membahayakan pengguna jalan, "terangnya.

Dwi menyarankan agar pihak perusahaan membuat beton pada  penyeberangan jalan yang dilintasi mobil perusahaan.

Pasalnya kapasitas jalan 8 ton, sedangkan mobil angkutan Nikel ore memiliki kapasitas 30 sampai 40 ton.

"Kapasitas tidak sesuai, sehingga apapun yang dilakukan tetap rusak. Kewajiban perusahan untuk melakukan perbaikan."

"Dan kita selalu memonitoring dan lakukan pengawasan, tapi tidak pernah digubris, jadi kita tetap menyurat, "tegasnya.

Tim investigasi dibentuk bertujuan untuk melaporkan ke Kementerian bahwa Andalalin sudah dibuat, namun tidak dilakukan sesui prosedur.

"Saya akan lakukan investigasi. Jangan sampai kita lakukan sesuatu tidak ada dokumenya."

Baca juga: Tingkatkan Kontribusi Perusahaan Tambang di Daerah, DPRD Halmahera Timur Target Sahkan 2 Perda

"Makanya mulai hari ini (selasa) saya sudah menyuruh bentuk tim investigasi, "ujar Dwi Cahyono.

Pihaknya akan membawa hasil investigasi sebagai sebagai bukti. Kemudian selanjutnya akan dilakukan investigasi gabungan.

"Akan bentuk tim investigasi dan kerja sama Dinas Perhubungan Provinsi dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Pengelolah Transportasi Darat (BPTD) untuk menertibkan perusahaan pertambangan di Halmahera Timur, "pungkasnya. (*)