Sherly Laos Bantah Angkat Ketua Tim Percepatan Pembangunan, Abjan Sofyan Klarifikasi

"Kami di DPRD hanya mengakui informasi yang disampaikan dalam forum resmi, dirapatkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan."

"Tidak lucu jika kemudian bantahan justru disampaikan lewat media, "ujar Nazlatan, Selasa (23/4/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa tuduhan hoaks yang dilontarkan Gubernur Maluku Utara adalah hal serius, dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

"Jika kata hoaks keluar dari mulut Gubernur, maka beliau harus menjelaskan, siapa yang dituduh menyebar hoaks?."

"Apakah internal beliau sendiri? DPRD? atau Media?. Ini bukan ucapan yang bisa dianggap remeh, apalagi datang dari kepala daerah, "tegasnya.

Nazlatan lantas mempertanyakan kehadiran Abjan Sofyan dalam forum resmi bersama OPD beberapa waktu lalu.

Ia menilai hal tersebut telah terdokumentasi dan menjadi konsumsi publik, termasuk di media sosial.

"Pertanyaannya, Abjan Sofyan hadir dalam kapasitas apa? Apakah dokumentasi yang kita lihat bersama juga dianggap hoaks?."

"Ini harus diklarifikasi secara jelas dan terbuka. Karena kalau tidak, bisa menyeret jajaran OPD ke ranah UU ITE atau hukum lainnya, "ucapnya.

Jika benar pernyataan tersebut berasal dari Gubernur Maluku Utara, maka pernyataan itu terekam dengan baik dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara publik maupun hukum.

"Pernyataan itu terdokumentasi, dan foto-fotonya pun sudah tersebar luas, "kata Nazlatan.

"Maka sebaiknya Gubernur lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, apalagi jika kesannya menuduh tanpa dasar, "pungkasnya.

Seraya berharap komunikasi antara eksekutif dan legislatif tetap dijaga dalam koridor yang sehat dan saling menghormati, demi menjaga wibawa pemerintahan dan kepentingan publik. (*)