Ubaid Yakub Beberkan Pemicu Tingginya Angka Kemiskinan Halmahera Timur

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, yakni sebesar 11,1 persen.

Data tersebut terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang digelar di Kota Ternate, Kamis (24/4/2025).

Menanggapi hal itu, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, menyatakan bahwa pada tahun 2021, angka kemiskinan masih berada di angka 15,50 persen.

Baca juga: Capricorn Kerja On Time, Pisces di Bawah Tekanan: Ramalan Zodiak Karier Jumat 25 April 2025

Artinya, selama empat tahun, Ubaid Yakub dan Anajs Taher telah menurunkannya menjadi 11,47 persen.

Ia menjelaskan bahwa penilaian angka kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan yang dirupiahkan, dengan batas pendapatan sekitar Rp600 ribu lebih.

Menurut Ubaid, jika batas penilaian tersebut diturunkan, maka banyak warga Halmahera Timur yang mampu memenuhi kebutuhan dasar.

"Ukurannya ada pada daya beli masyarakat. Jika pendapatan diturunkan sedikit, sebenarnya mereka bisa menyesuaikan. Jadi itu soal standar," jelasnya.

Bupati Ubaid juga menyoroti adanya perbedaan data antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menyebut, menurut verifikasi dari Kementerian ESDM melalui program by name by address, jumlah warga miskin hanya sekitar 3.000 orang. Namun, data BPS menunjukkan angka mencapai 13.000.

"Kami tetap merujuk pada data BPS karena itu data resmi yang diakui negara. Namun, perbedaan ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi data antar lembaga," tegasnya.

Lebih lanjut, Ubaid mengungkapkan bahwa Halmahera Timur bukan termasuk dalam kategori daerah dengan kemiskinan ekstrem. Karena masyarakat memiliki pendapatan, tetapi terkendala akses dan distribusi barang yang masih minim akibat keterbatasan infrastruktur.

"Masalahnya ada pada konektivitas. Jalan dan jembatan belum terbangun merata. Inilah yang menjadi fokus saya dan Pak Anjas di periode pertama, karena Haltim adalah daratan terluas kedua di Malut dan merupakan daerah pemekaran," ungkapnya.

Meski sempat terdampak pandemi COVID-19 selama dua tahun, Ubaid bersyukur tren kemiskinan tetap menurun.

Baca juga: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sambut HUT Pemkot Ternate ke 26

Ia menilai ini sebagai hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

"Kami punya komitmen kuat untuk menurunkan kemiskinan. Tahun 2025 ini, Pemkab Halmahera Timur mengalokasikan 5,09 persen dari belanja modal di APBD khusus untuk program penanggulangan kemiskinan di semua OPD," pungkasnya.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur optimis dapat terus menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. (*)