Karena Ini Pansus Minta Pemkab Halmahera Selatan Perbaiki Perencanaan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara mengungkap sejumlah masalah terkait pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2024.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati, ditemukan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tidak sesuai target.

Sementara perencanaan anggaran dinilai masih lemah dan tidak akurat.

Pansus juga menemukan pendapatan daerah tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp 2,186 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp 2,126 triliun atau 95,80 persen.

Baca juga: Telap Dana Santunan Kematian, Kades Tawa Dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan

Sedangkan belanja daerah yang ditargetkan Rp 2,248 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp 2,126 triliun atau 94,57 persen.

“Masalah utama bukan hanya realisasi yang kurang dari target, tetapi juga ketidaksesuaian antara belanja modal dan belanja operasional," ujar Ketua Pansus DPRD Halmahera Selatan untuk LKPJ Bupati tahun 2024 Rustam Ode Nuru, Minggu (27/4/2025).

Rustam menjelaskan, jika belanja operasional lebih besar dibandingkan belanja modal, maka lebih banyak anggaran digunakan untuk biaya rutin ketimbang pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak jangka panjang.

Melihat banyaknya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran tahun 2024, politisi Partai Golkar itu menyarakan DPRD secara kelembagaan mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan pembenahan dalam penyusunan anggaran tahun 2025.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka setiap tahun kita akan mengalami masalah yang sama," ungkapnya.

Rustam juga menambahkan, APBD Halmahera Selatan setiap tahun selalu dirancang dengan jumlah besar, tetapi realisasi dan dampaknya minim.

Baca juga: STQ ke 29 Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan Resmi Dihelat, Bupati: Perkuat Nilai Keagamaan

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah benar-benar melakukan perbaikan, terutama dalam aspek perencanaan, pengawasan, dan transparansi penggunaan anggaran.

“Sebagai langkah awal, Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah memperketat koordinasi antar-OPD dalam menyusun program kerja."

"Kemudian juga memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan," pungkasnya. (*)