Sherly Laos Perjuangkan Tanah Milik Rakyat, Gubernur Malut: Ini soal Keadilan dan Masa Depan

TRIBUNTERNATE.COM - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, memperjuangkan hak milik tanah milik rakyat.

Sherly Laos memberi kepastian hukum untuk setiap jengkal tanah milik warga.

Hal ini dilakukan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Maluku Utara dan BPN.

Baca juga: Sherly Laos Dorong Buka Jurusan Pendidikan Luar Biasa di Maluku Utara

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Pemekaran Provinsi Sula - Sherly Laos Tegas Menagih Piutang Pajak Daerah

Kepastian ini juga merupakan pondasi untuk membangun pemerintahan yang lebih tertib, akuntabel, dan kuat.

"Dari legalisasi aset, kita siapkan ruang untuk pembangunan.
Dari kepastian hukum, kita hadirkan kesejahteraan untuk generasi masa depan.

Pemprov Maluku Utara juga berkomitmen mendukung penuh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan BPN,
termasuk mendorong percepatan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Karena tanah bukan hanya soal hak milik, tapi soal keadilan, kepastian, dan masa depan.

Langkah kecil hari ini akan menjadi lompatan besar untuk #MalukuUtara yang lebih maju." tulis Sherly Laos di akun Instagram pada 29 April 2025.

Sherly Laos soal Fasilitas Kesehatan

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, memperjuangkan akses fasilitas kesehatan warganya.

Sherly Laos berharap, Maluku Utara bisa menjadi wilayah UHC atau Universal Health Coverage.

Di mana dengan modal KTP Maluku Utara, warga bisa mendapat layanan kesehatan gratis di seluruh Indonesia.

Untuk mencapai tujuan itu, Sherly Laos mengadakan diskusi dengan Kedeputian Wilayah X dan pejabat terkait.

"Akses Pelayanan Kesehatan Adalah Hak, Bukan Pilihan
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan kesehatan sebagai program prioritas. Bersama BPJS Kesehatan, kami tengah mencari solusi agar seluruh pemegang KTP Maluku Utara bisa mendapat layanan BPJS PRIORITAS - aktif hari itu juga di seluruh RS se-Indonesia-tanpa perlu menunggu sebulan proses administrasi.
BAGAIMANA PENDUDUK
Isu ini akan menjadi pembahasan utama dalam Musrenbang dan Rakor bersama 10 kepala daerah se-Maluku Utara, demi terwujudnya
Universal Health Coverage (UHC) yang menyeluruh dan berkeadilan." tulis Sherly Laos.

Persiapan Jemaah Haji