3 Jabatan Strategis Eselon II Pemprov Maluku Utara Masih Kosong

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melakukan mutasi terhadap tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Maluku Utara, Rabu (30/4/2025).

Rotasi ini menandai langkah awal penyegaran birokrasi di masa kepemimpinannya. Namun demikian, pelantikan tersebut meninggalkan kekosongan jabatan pada tiga instansi penting.

Yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Baca juga: Polisi Bersikap Pasca Taman Woyogula Halmahera Timur Dijadikan Lokasi Transaksi Cap Tikus

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyatakan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk ketiga jabatan tersebut akan dilakukan secepatnya.

“Untuk pengganti sementara, besok sudah diisi oleh Plt,” ujar Sarbin usai pelantikan di kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (30/4/2024).

Baca juga: Tata Cara Upacara Hardiknas 2025 Bisa Download di PDF Resmi Kemendikti Saintek

Informasi yang dihimpun Tribunternate.com, Sherly Laos telah menyiapkan tiga pegawai dari bidang terkait untuk mengisi kekosongan sementara dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan.

Mutasi ini disebut-sebut sebagai bagian dari konsolidasi awal Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin, guna menggenjot program prioritas pembangunan tahun 2025 dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Diketahui, tiga pejabat yang dilantik dalam jabatan baru yakni Musrifah Alhadar sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Miftah Baay sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Abdullah Assagaf sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi. (*)