Maluku Utara Jadi Lokus Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media BEJO’S

Ringkasan Berita:

1. Malut ditetapkan sebagai salah satu lokus implementasi Policy Sandbox penguatan pers dan media massa BEJO’S.
2. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga pers, kompetensi insan pers, serta menyehatkan industri media di tengah berbagai tantangan seperti tata kelola, keberlanjutan bisnis, dan keterbatasan infrastruktur digital.
3. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan mendorong kolaborasi, penguatan regulasi, serta peningkatan independensi media.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI - Pemerintah berkomitmen mewujudkan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S). Komitmen ini dituangkan dalam Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Diketahui, ada 3 Proyek dalam Kegiatan Prioritas tersebut, yakni Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers, Peningkatan Kompotensi dan Etika Insan Pers, serta Penyehatan Media Arus Utama.

Melalui Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) Bappenas, sedang mematangkan penyusunan desain Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD), di ruang meeting Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Senin (27/04/2026).  

Baca juga: JCH Maluku Utara 2026 Siap Berangkat, Akomodasi Sudah Tertata

”Salah satu lokus implementasi Policy Sandbox ini adalah Provinsi Maluku Utara. Secara keseluruhan, ekosistem pers dan media massa didaerah ini menghadapi tantangan cukup siginifikan terkait tata kelola, keberlanjutan bisnis, dan infrastruktur digital, dengan regulasi daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada media,” papar Nuzula Anggeraini, Direktur IKPD, saat membuka FGD.

Menurutnya, perkembangan media memang sangat cepat, namun tidak diikuti tata kelola yang memadai, tantangan yang ada tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kultur redaksional, kemitraan antara Pemda dan media masih membutuhkan sentuhan untuk membangun hubungan yang sehat.   

”Kami memahami bahwa Maluku Utara sebagai daerah kepulauan menghadapi tantangan, salah satunya keterbatasan infratsruktur, literasi digital, masih terdapat blank spot yang menyebabkan desimasi informasi tidak merata. Untuk itu melalui forum ini, kami membutuhkan informasi, masukan yang komprehensif, dan pendalaman dari pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, perusahaan swasta, serta pemangku kepentingan di Provinsi Maluku Utara” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam mengatakan pertemuan ini untuk membangun visi bersama tentang bagaimana membangun pers dan media massa yang kuat.

”Harapan kami, pentingnya kehadiran pers, khususnya media lokal online, mampu melakukan proteksi, menjaga identitas dan karakter lokal, agar tidak terkikis jaman, selain sebagai penyebar informasi pembangunan” ujarnya.

Lebih lanjut, Sarmin menambahkan bahwa dalam kepemimpinan Sherly Laos, pihaknya terus berupaya mendorong percepatan pelayanan internet secara merata, perbaikan tata kelola, transparan informasi terus digalakan, termasuk membuka ruang kolaborasi dengan Pers, karena tanpa pers pemerintah tidak mungkin memperluas informasi secara sendiri.

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 6 Kurikulum Merdeka Halaman 98: Soal Uraian Bab 

Sementara Kadis Kominfosan Provinsi Malut Iksan R.A. Arsyad menyampaikan bahwa regulasi pada basis ini menjadi tantangan, iklim investasi media belum mendukung tatanan yang diharapkan dalam konteks pilar demokrasi, namun Kominfo juga terus berupaya mendorong kemandirian media dan demokrasi di wilayah Malut.

”Adapun strategi dan implementasinya adalah mendorong indenpendensi media, peningkatan UKSW, mengingatkan jurnalis untuk pemberitaan yang berimbang, memberi klarifikasi atau bias informasi, serta membangun kebersamaan dalam komunitas jurnalistik” ucapnya.

Turut hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti Deputi Manajer Departemen Komunikasi PT. IWIP, Dr.  (C)  Fadlan  Muzakki, serta insan pers. (*)