BREAKING NEWS: Aliansi Mahasiswa di Ternate Minta Polda Malut Bebaskan 11 Warga Halmahera Timur

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Penangkapan 11 warga Halmahera Timur, Maluku Utara oleh Polisi berbuntut panjang.

Informasi yang dihimpun, penangkapan ini buntut dari aksi penolakan aktivitas pertambangan PT Position di Halmahera Timur.

Terbaru, aliansi mahasiswa di Kota Ternate dalam hal ini himpunan mahasiswa islam (HMI) melakukan unjuk rasa.

Ada pun unjuk rasa tersebut dilakukan di depan kediaman Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate, Selasa (27//5/2025).

Baca juga: Ini Respons Pemprov Malut Soal Penangkapan Warga Halmahera Timur saat Aksi Tolak PT Position

Dari tangkapan layar live report Tribunternate.com di lapangan, terlihat puluhan mahasiswa berkumpul dilokasi tersebut.

Sebuah mobil bak terbuka warna hitam dilengkapi pengeras suara menemani aksi 'solidaritas' sore ini.

Dari atas mobil, seorang orator menyampaikan tuntutan sembari mahasiswa lain mengibarkan mendera aliansi (HMI).

Hingga berita ini dipublis, Tribunternate.com belum mendapat keterangan pasti.

Baik itu dari pihak terkait baik itu aparat keamanan, mahasiswa bahkan pemerintah provinsi (Pemprov).

3 Tersangka Aksi Penolakan PT Position di Halmahera Timur Positif Narkoba

Pemberitaan Tribunternate.com pada Rabu 21 Mei 2025, 3 tersangka aksi penolakan PT Position di Haltim positif narkoba.

Perihal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suharyono, Rabu (21/5/2025).

"Sejak pertama 27 orang kita amankan semuanya jalani pemeriksaan hingga pada tes urine, "jelas Kombes Pol Bambang Suharyono.

Dari 27 orang, saat ini 16 orang sudah dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindakan pidana.

Sedangkan 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka aksi penolakan PT Position di Halmahera Timur.

"Ke 11 jadi tersangka ini, 3 dinyatakan reaktif atau positif mengandung THC/ganja, "kata Kombes Pol Bambang Suharyono.

Ini Respons Pemprov Maluku Utara Soal Penangkapan Warga Halmahera Timur saat Aksi Tolak PT Position

Pemprov Maluku Utara menanggapi penangkapan 11 orang warga, yang terlibat dalam aksi unjuk rasa menolak aktivitas PT Position di Halmahera Timur.

Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi maupun laporan dari Pemkab Halmahera Timur maupun pihak kepolisian terkait perkembangan kasus tersebut.

"Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terbaru secara resmi, baik dari Pemkab Halmahera Timur maupun dari Polda."

"Oleh karena itu, kami belum bisa mengambil sikap atau langkah lebih lanjut sebelum dilakukan koordinasi menyeluruh, "ujar Samsuddin saat dikonfirmasi, Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, dinamika protes terhadap aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah umumnya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten setempat.

Baca juga: 3 Tersangka Aksi Penolakan PT Position di Halmahera Timur Positif Narkoba 

Maka dari itu, komunikasi aktif dari Pemkab sangat dibutuhkan untuk memastikan penanganan yang tepat dan kolaboratif.

"Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya, seperti kasus PT STS yang akhirnya diselesaikan lewat rapat koordinasi bersama masyarakat Halmahera Timur di kantor Gubernur."

"Jadi jika diminta, kami siap memfasilitasi kembali dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya, "jelasnya. (*)