Besok, Program 100 Hari Kerja Pemkot Tidore Dievaluasi

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE - Program 100 hari kerja Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota, Ahmad Laiman, akan dievaluasi.

Program 100 hari kerja itu dimulai pada 20 Februari 2025, dan akan selesai dalam beberapa hari.

Rencananya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan akan mengevaluasi program strategis 100 hari kerja pada Sabtu (31/5/2025) besok, yang bertepatan dengan HUT Pemda Kota Tidore Kepulauan ke-22.

Baca juga: Ubaid Yakub Minta Pimpinan OPD Catat Kehadiran Pegawai saat Upacara HUT ke 22 Halmahera Timur

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, mengatakan bahwa ada empat program strategis 100 hari kerja Kepala Daerah.

Terdiri dari Bantuan pangan gratis, Tidore satu data, Kebijakan Empat hari kerja, dan pembatasan aktivitas Pemerintah dan Masyarakat pada hari Jumat, serta Rekstruktuisasi Organisasi.

Taher mengaku, Program pangan gratis adalah upaya menstimulasi daya beli dan menjaga stabilitas harga barang agar tetap stabil dan terkendali.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota ingin melindungi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dari berbagai risiko, baik risiko ekonomi maupun resiko sosial.

"Apalagi pada momentum ramadan, hari idul fitri dan idul adha, perlu menjaga stabilitas ekonomi rakyat," ujarnya, Jumat (30/5/2025).

Selain Bantuan Pangan Gratis, Taher bilang pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola data yang terintegrasi dalam kebijakan Tidore Satu Data.

Selain membantali ekonomi masyarakat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga ingin memperkuat kualitas data daerah sebagai basis perencanaan daerah yang efektif dan tepat sasaran.

"Dengan kebijakan Tidore Satu Data, kami ingin melakukan integrasi data yang akurat dan terpadu sebagai basis pengambilan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan pemerintah daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, Taher mengatakan, meskipun beberapa daerah hanya memprioritaskan kebijakan bantuan pangan gratis dalam 100 hari kerja. Namun Pemkot Tidore tidak boleh lengah terhadap kualitas tata kelola data daerah.

Satu data menjadi sangat penting bagi kualitas perencanaan untuk memperkuat implementasi visi misi kepala daerah 5 Tahun mendatang.

Selain bantuan pangan gratis dan kebijakan Tidore satu data. Menurut Taher, ada juga program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan dievaluasi nanti, yaitu kebijakan Empat Hari Kerja dan Pembatasan Aktivitas Pemerintahan/Masyarakat pada Hari Jumat.

Menurutnya, empat hari kerja adalah upaya mendukung fleksibitas bekerja bagi ASN, ini sudah dilaksanakan dengan Surat Edaran Walikota.

Sementara pembatasan aktivitas Pemerintahan/Masyarakat pada hari jumat, adalah bagian dari program 100 hari kerja dalam mendukung Implementasi Tidore Kepulauan sebagai kota santri.

Baca juga: Update Harga Komoditi di Ternate : Cengkih Rp115 Ribu per Kg, Kopra Merangkak Turun

Selain itu, ada satu program 100 hari kerja yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan yaitu restrukturisasi organisasi.

Menurutnya, membangun birokrasi yang ramping dan lincah, menjadi harapan besar Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman.

"Mungkin Satu-satunya daerah di Maluku Utara yang IRBnya sangat baik, bahkan termasuk di atas indeks reformasi birokrasi provinsi Maluku Utara," ungkap Taher. (*)