Kemenkum Malut
Kakanwil Argap Situngkir Bangun Sinergi bersama DPRD Malut Dorong Percepatan Koperasi Merah Putih
Peran pimpinan daerah, para kepala desa dan lurah di Maluku Utara sangat penting dalam mempercepat pendirian koperasi desa/kelurahan merah putih
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kakanwil Kemenkum Malut) Budi Argap Situngkir bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut mendorong percepatan pendaftaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Malut.
Argap Situngkir saat audiensi dengan anggota DPRD Provinsi Malut di aula Gamalama Kanwil Malut, Selasa (3/6) mengatakan, sebagai bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KD/KMP, Menteri Hukum telah mengeluarkan Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi.
Kaitan dengan itu, Kanwil Kemenkum Malut telah bertemu, berkoordinasi dan bersinergi dengan Gubernur Malut, dan para Bupati dan Walikota se Malut dalam rangka mendorong percepatan pendirian KDMP dan KKMP.
"Kanwil Kemenkum Malut juga telah bertemu dengan Ikatan Notaris Indonesia Malut untuk memberikan kemudahan pelayanan pembentukan koperasi merah putih di Malut, "ujar Argap Situngkir.
Baca juga: Jabat Kepala BKD Halmahera Barat selama 5 Tahun, Segini Harta Kekayaan Fransiska Renjaan
Peran pimpinan daerah, para kepala desa dan lurah sangat penting dalam mempercepat pendirian koperasi desa/kelurahan merah putih. Sebab, data pendirian koperasi KD/KMP di Malut relatif kecil di banding daerah lain.

"Untuk itu, sinergi bersama anggota DPRD Malut menjadi sangat penting dalam mendorong percepatan pendirian koperasi desa merah putih, yang memiliki manfaat dalam mendukung ekonomi masyarakat, "ungkap Argap Situngkir.
Baca juga: Richeese Factory Kini Hadir di Ternate, Intip Menunya
Ketua Komisi I DPRD Malut Nazlatan Ukhra Kasuba menyampaikan komitmennya dalam pengawasan guna mendorong percepatan pendirian KD/KMP.
Mengingat komisi I membidangi bagian hukum kaitan dengan program-program strategis yang berdampak bagi masyarakat.
Untuk itu, peran pemda dan seluruh pihak sangat diperlukan sehingga pendirian koperasi merah putih di Malut dapat dipercepat guna mendukung perekonomian masyarakat di desa-desa dan kelurahan-kelurahan di Provinsi Malut. (*)
Kemenkum Gelar Seleksi Daerah Peacemaker Justice Award Tingkat Provinsi Maluku Utara |
![]() |
---|
Kemenkum Harmonisasi Ranperda Penyertaan Modal Pemda kepada Perusahaan Daerah Air Minum |
![]() |
---|
Kemenkum Bersama DPRD Maluku Utara Dukung Harmonisasi Regulasi dan Indeks Reformasi Hukum |
![]() |
---|
Koperasi Merah Putih pada 78 Desa Kepulauan Sula Telah Berbadan Hukum |
![]() |
---|
Menkum Supratman Ajak Gubernur Sherly Laos Perkuat Harmonisasi Regulasi di Malut |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.