Ketua DPRD Malut : Kebijakan Sherly Laos Pro Rakyat, Wajib Didukung

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, menyatakan dukungan penuh terhadap program 100 hari kerja Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Iqbal menilai, program 100 hari kerja Sherly Laos dan Sarbin Sehe sangat menyentuh kebutuhan rakyat.

Menurut Iqbal, langkah-langkah yang diambil Sherly Laos dalam waktu singkat menunjukkan komitmen dan kerja nyata, terutama dalam menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil.

Baca juga: Gemini Jengkel karena Pekerjaan, Hari Sulit Sagitarius: Ramalan Zodiak Karier Senin 9 Juni 2025

“Program 100 hari kerja Ibu Gubernur dan Pak Wakil sangat menyentuh, luar biasa. Terutama Ibu Sherly, yang sejak awal menunjukkan kecepatan kerja dan keberpihakan nyata kepada masyarakat,” ujar Iqbal usai menghadiri agenda DPRD pekan kemarin di Sofifi.

Ia menambahkan, DPRD Maluku Utara siap berkolaborasi dan memberikan dukungan terhadap seluruh kebijakan eksekutif selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.

“Tentu kami di DPRD akan terus mengawal dan memberikan dukungan. Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, kami akan berdiri bersama pemerintah,” tegasnya.

Namun begitu, Iqbal juga memberi catatan penting terkait kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih berjalan lambat dalam merespons kebijakan Sherly Laos.

“Memang masih ada beberapa OPD yang tampaknya belum bisa menyesuaikan irama kerja Ibu Gubernur. Tapi itu menjadi kewenangan penuh beliau untuk melakukan evaluasi, termasuk kemungkinan revitalisasi di tubuh birokrasi,” katanya.

Bagi Iqbal, sebagai pemimpin yang baru saja terjun langsung ke dunia birokrasi, Sherly Laos membutuhkan waktu untuk membaca secara detail peta kekuatan dan kelemahan internal pemerintahan.

Baca juga: Foto Terbaru Rayan Ait-Nouri setelah Cek Medis Man City, Fans Sambut: Selamat Datang di Etihad

“Wajar jika di masa awal ini beliau masih menyesuaikan diri. Tapi saya yakin, Ibu Gubernur akan segera memetakan mana yang perlu diperkuat, mana yang perlu dibenahi. Termasuk kami di DPRD juga harus membuka diri untuk dievaluasi,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Di akhir pernyataannya, Iqbal menegaskan bahwa DPRD tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan objektif, sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“DPRD berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas, namun tetap konstruktif. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyat Maluku Utara,” tandasnya. (*)