Pemprov Malut
Isi Obrolan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat Kunjungi Ternate
Inilah isi obrolan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, dengan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.
Penulis: Ifa Nabila | Editor: Ifa Nabila
Diketahui, AHY turut berpidato di acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.
Dalam acara yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Juni 2025 tersebut, AHY menjelaskan soal kemakmuran rakyat.
Terutama terkait pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Sherly Laos terinspirasi dari kata-kata AHY, yakni bahwa kemakmuran harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
"Hari ini saya menghadiri International Infrastructure Conference, forum lintas negara yang membahas pembangunan infrastruktur masa depan yang berkelanjutan, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Saya mengapresiasi arahan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur @agusyudhoyono yang menegaskan bahwa:
“Prosperity must be inclusive.”
Kemakmuran harus menyentuh semua lapisan masyarakat — terutama mereka yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pembangunan, kata beliau, bukan sekadar membangun jalan, pelabuhan, atau jembatan. Tapi harus mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, membuka akses bagi yang selama ini terpinggirkan, dan memastikan tidak ada daerah yang tertinggal.
Saya membawa pulang banyak inspirasi dan wawasan untuk Maluku Utara — agar pembangunan tidak hanya besar secara fisik, tapi juga mengangkat harkat dan martabat manusia.
“Infrastruktur adalah jembatan menuju keadilan sosial"." tulis Sherly Laos.
Uang Komite Gratis
Begini pesan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, soal penggratisan uang komite sekolah.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah menggratiskan pungutan uang komite di sekolah-sekolah.
Sehingga, jika masih ada sekolah yang memungut, Sherly Laos meminta agar orangtua siswa segera melapor ke pemerintah.
Sherly Laos berharap, dengan gratisnya uang komite, Pemprov Malut bisa menjalankan program pendidikan yang inklusif.
Tujuannya, agar semua anak Maluku Utara bisa mendapat akses pendidikan yang adil dan bebas hambatan biaya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.