Ketua LBH Ansor Ternate Soroti Penataan Pasar Higienis 

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Ternate, Maluku Utara Zulfikran Bailussy menyoroti penataan kawasan Pasar Higienis di Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah.

Kritik ini disampaikan menyusul keluhan warga terkait buruknya kualitas pelayanan publik di pasar tersebut, mulai dari parkiran yang memakan bahu jalan, rusaknya infrastruktur dan saluran air.

Menurut Zulfikran, penggunaan bahu jalan untuk area parkir di depan Pasar Higienis dengan memasang stick cone merupakan bentuk kebijakan yang tidak melalui kajian teknis yang matang. 

Ia menilai langkah Dinas Perhubungan tidak menyelesaikan persoalan, justru memperburuk kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut.

Baca juga: Pengelolaan Pasar Higienis Semrawut, Jainul Yusup: Pemda Harus Tegas

"Pemasangan stick cone ini sudah kami kritik sejak satu tahun lalu. Tapi sayangnya, Pemkot terkesan tutup mata dan telinga."

"Tidak ada evaluasi, padahal dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, "ujar Zulfikran kepada TribunTernate.com, Jumat (20/6/2025).

Pada Oktober 2022 lalu, Dinas Perhubungan bahkan telah menggandeng Satlantas Polres Ternate untuk melakukan sosialisasi kawasan bebas parkir di depan Pasar Higienis.

Sosialisasi itu ditandai dengan pemasangan baliho besar yang memperingatkan agar kawasan tersebut tidak digunakan untuk parkir kendaraan.

"Lahan parkir itu ada tempatnya, sudah diatur dalam regulasi yang jelas. Tapi faktanya, penggunaan bahu jalan terus berlangsung dan dibiarkan begitu saja. Ini menunjukkan ada pembiaran struktural, "tegasnya.

Zulfikran juga menyoroti kondisi pasar yang kian semrawut. Saluran air yang tidak memadai di area penjualan ikan menyebabkan genangan dan membuat pengunjung tidak nyaman. 

Jalanan rusak parah, khususnya di area masuk Pasar Barito hingga ke bagian belakang menuju tempat penjualan daging, juga menjadi persoalan klasik yang tak kunjung ditangani serius oleh Pemkot.

Baca juga: Sejarah Pasar Higienis : Pusat Perbelanjaan Masyarakat Ternate

"Penataan pasar ini harus dibahas ulang secara menyeluruh. Pemkot harus membuat pasar terlihat layak serta memperhatikan kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat serta pedagang kecil, "ujarnya.

Karenanya pihaknya mendesak Wali Kota Ternate agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Disperindag serta stakeholder terkait.

"Sebab menurut saya, pola pikir dan kebijakan yang asal-asalan hanya akan memperburuk tata kelola kota dan menurunkan kualitas pelayanan publik, "pungkas Zulfikran. (*)