Di Sidang Paripurna DPD RI, Dr. Graal Minta Pemerintah Atensi Tiga Isu Ini di Maluku Utara

"Banyak konflik lahan terjadi di Maluku Utara antara perusahaan dan masyarakat atau masyarakat adat seperti di Desa Sosol (Kabupaten Halmahera Utara), Desa Baburino (Kabupaten Halmahera Timur), Desa Bobo (Kabupaten Halmahera Selatan), dan lainnya, "ungkap Dr. Graal.

Wakil Ketua PPUU ini berharap, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang memastikan sebelum perusahaan beroperasi bahwa lahan perusahaan tersebut tidak bersinggungan dengan lahan warga/masyarakat adat/hutan lindung. 

Tak hanya itu, politisi muda ini juga melaporkan ada dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di Maluku Utara.

"Dampak aktivitas pertambangan terhadap pencemaran lingkungan dan ekologis begitu nyata: air, udara, dan tanah. Bahkan, penelitian Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako menunjukkan ada kandungan logam berat dan racun arsenik di darah warga lingkar tambang Weda, Halmahera Tengah, "urai Dr. Graal ini.

Laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu bekerja sama mengawasi secara konsekuen aktivis pertambangan di Maluku Utara dan memastikan perusahaan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berimplikasi pada kesehatan pekerja dan warga lingkar tambang.

Di lapangan hampir di banyak desa, pegiat Politik Gagasan ini mencatat keluhan para pegiat UMKM yang masih belum mendapat perhatian dari Pemerintah.

Ia mengatakan, pegiat UMKM mengeluhkan dukungan dari Pemerintah Pusat masih minim terutama UMKM yang berfokus pada hilirisasi sektor perkebunan dan perikanan di Desa Panamboang dan Desa Wayamiga, Halmahera Selatan.

"Dorang ibu-ibu sampaikan bahwa pembinaan dari Pemerintah belum optimal dan tidak ada pendampingan keberlanjutan. Misalnya dalam hal pengurusan sertifikasi halal produk olahan mereka, "ucap Dr. Graal.

Menurutnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koperasi perlu melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah atau usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Maluku Utara rentan terdampak perubahan iklim

Keberadaan Maluku Utara sebagai daerah kepulauan terbilang cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim.

"Permukaan air laut meningkat yang lambat laun akan menenggelamkan pulau dan daratan, juga ancaman abrasi yang intens, "ucap pegiat politik gagasan ini.

Ia mendorong Pemerintah Pusat perlu memitigasi dampak perubahan iklim dan membuat regulasi yang mengakomodasi kepentingan provinsi daerah kepulauan sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. 

Lebih lanjut laki-laki kelahiran Wayaua ini menjelaskan, aktivitas pertambangan di beberapa kabupaten di Maluku Utara (Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Selatan) berkontribusi nyata pada pemanasan global dan pencemaran lingkungan/ekologis.

Dr. Graal menegaskan, “Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menjeda penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru seiring dengan penguatan sistem pengawasan terhadap IUP yang sudah berjalan.