Gubernur Malut Sherly Laos Rakor Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Bersama BNPB

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Senin (30/6/2025).

Rakor tersebut dihadiri oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, Tenaga Ahli Kepala BNPB Mayjen TNI (Purn) Fajar Setyawan dan Mayjen TNI (Purn) Denny Herman, Forkopimda Maluku Utara, Sekda Provinsi Malut Samsuddin Abdul Kadir, pimpinan instansi vertikal, para bupati/wali kota, serta seluruh pimpinan OPD se-Provinsi Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Sherly meminta dukungan penuh dari BNPB untuk menangani sejumlah infrastruktur vital yang rusak akibat banjir, longsor, dan cuaca ekstrem di berbagai daerah di Maluku Utara.

“Penanggulangan bencana di Kota Ternate dan sejumlah kabupaten membutuhkan dukungan kebijakan dan pembiayaan dari pemerintah pusat. Skala kerusakan cukup besar, sementara anggaran daerah sangat terbatas,” ungkap Sherly.

Pemprov Malut sendiri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 1 triliun ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp 200 miliar dialokasikan khusus untuk Kota Ternate.

“Kami ingin solusi jangka panjang, tidak hanya penanganan spot-spot. Penanganan menyeluruh akan mencakup 22 titik sungai dari Ternate Selatan hingga Ternate Utara, sesuai desain teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Rencana ini kami usulkan masuk dalam proyek multiyears tahun 2026,” jelasnya.

Sherly juga menyoroti dampak bencana di Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan.

Di sana terdapat empat jembatan rusak total akibat banjir dan longsor yang terjadi pada Juni 2025.

Usulan penanganan dengan estimasi anggaran Rp 34 miliar telah diajukan secara resmi ke BNPB.

“Surat permohonan bantuan sudah kami kirimkan. Kondisi di lapangan mendesak dan butuh penanganan segera,” tutur Sherly.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penanganan bencana di Maluku Utara jika anggaran pemerintah daerah sudah tidak mencukupi.

“Jika anggaran provinsi dan kabupaten/kota tidak tersedia lagi, silakan ajukan ke pusat melalui BNPB. Kami siap bantu,” tegas Suharyanto.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, bencana hidrometeorologi basah mendominasi kejadian di Malut dengan total 168 kejadian, 123 banjir, 28 cuaca ekstrem, 6 tanah longsor, dan 11 gelombang pasang/abrasi.

Pemprov Malut sendiri hanya memiliki Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp 45 miliar untuk tahun 2025.

Baca juga: Edar Narkoba, Pria 22 Tahun Ditangkap Satnarkoba Polres Ternate

Baca juga: 1.215 Runners Maluku Utara Ramaikan Bhayangkara Kie Raha Run 2025

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 7 miliar telah digunakan, dan tersisa Rp 38 miliar saat ini.