RDP dengan Komisi III DPRD, Kepala BPBJ Maluku Utara Beberkan Kendala Lelang Proyek

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Senin (7/7/2025).

RDP ini guna membahas keterlambatan proses pelelangan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Maluku Utara, di Sofifi, dipimpin Ketua Komisi III, Merlisa Marsaoly. Turut hadir para anggota komisi serta Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum.

Baca juga: Alasan Manajemen Malut United Pinjamkan Rafly Selang ke Klub Liga 2 PSPS Riau

Dalam RDP tersebut, pembahasan mengerucut pada sejumlah poin utama, mulai dari penggunaan metode lelang melalui E-Katalog, progres realisasi pelelangan proyek, hingga kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan pengadaan.

Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Merlisa Marsaoly, dalam forum itu menyampaikan kekhawatiran terkait lambannya proses lelang dan kurangnya kesiapan dokumen dari sejumlah OPD.

Ia menekankan pentingnya peran aktif BPBJ dalam mempercepat koordinasi lintas perangkat daerah.

"Kami harapkan BPBJ segera menyurat ke seluruh dinas untuk mengingatkan dan meminta agar dokumen yang sudah lengkap segera dimasukkan."

"Kalau semua saling menunggu, tentu pelaksanaan kegiatan tidak akan berjalan. Kita paham bahwa semuanya butuh waktu, tapi harapannya pada bulan Agustus ini seluruh proses sudah berjalan 100 persen," tegas Merlisa.

Anggota Komisi III Muksin Amrin, turut menyoroti pentingnya seleksi ketat dalam menentukan pemenang tender.

Ia meminta BPBJ lebih selektif dalam memilih kontraktor agar proyek tidak terhambat atau gagal diselesaikan.

"Tipe kontraktor itu ada beberapa, seperti tipe A, B, dan seterusnya. Maka perlu kehati-hatian. Jangan sampai proyek diberikan kepada kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Iswanto, mendorong BPBJ agar lebih aktif menjalin koordinasi dengan OPD, khususnya dalam percepatan pengumpulan dokumen lelang.

"Kami minta BPBJ berkoordinasi dengan baik bersama OPD, memberikan pemahaman yang jelas, dan saling mendukung agar kegiatan pengadaan berjalan efektif," ujarnya.

Ia menilai, BPBJ memiliki peran penting sebagai pengatur utama jalannya proses pengadaan barang dan jasa.

"BPBJ ini bisa kita katakan sebagai 'playmaker'. Artinya, mereka menunggu dokumen dari OPD. Kalau dokumen tidak segera dimasukkan, tentu akan timbul masalah. Harus ada langkah aktif seperti menyurat agar OPD segera melengkapi dokumen," tambah Iswanto.