87 Sopir Pangkalan di Maluku Utara Resmi Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

TRIBUNTETNATE.COM, SOFIFI - Komitmen Pemprov Maluku Utara dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan terus menunjukkan progres nyata.

Yap, sebanyak 87 sopir pangkalan yang tergabung dalam Organda kini telah resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah ini merupakan hasil sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara dan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala Disnakertrans Maluku Utara Marwan Polisir menyatakan, pihaknya aktif menjalin kerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terutama di tingkat sub-pangkalan.

Baca juga: Larikan Diri Usai Jadi Tersangka, 2 Pelaku Rudapaksa Siswi SMP Diburu Polres Halmahera Selatan

"Kami mencatat bahwa 87 sopir pangkalan telah resmi terdaftar sebagai peserta, "ujar Marwan, Jumat (11/7/2025).

"Ini merupakan bagian dari upaya kami memperluas jangkauan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal, "sambungnya.

Tak hanya menyasar sopir, program ini juga merambah ke sektor lainnya.

Sebanyak 47 pekerja kebersihan Masjid Raya Shaful Khairat Sofifi kini juga terdaftar dalam skema BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini menjadi wujud nyata dari misi pemerintah provinsi untuk memperkuat ketahanan sosial, terutama bagi pekerja yang selama ini berada di luar sistem perlindungan formal.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam sambutannya saat Paritrana Award 2024 tingkat provinsi yang digelar awal Juli lalu, menegaskan perlindungan sosial bukan semata urusan administratif, tetapi juga menyangkut masa depan keluarga pekerja.

"Musibah tidak pernah meminta izin. Jaminan sosial adalah jaring pengaman bagi keluarga. Agar anak-anak tetap bisa bersekolah saat sesuatu terjadi pada tulang punggung keluarga, "tegasnya sembari program ini sangat terjangkau.

"Dengan iuran hanya Rp200.000 per tahun atau sekitar Rp16.000 per bulan, pekerja sudah mendapatkan perlindungan menyeluruh. Ini bukan sekadar program teknis, tapi gerakan kemanusiaan, "tegas Sherly Laos.

Gubernur juga mendorong integrasi data pekerja rentan lintas sektor dan mengajak semua pihak, dari perangkat desa, RT/RW, guru, hingga pelaku usaha untuk ikut mendukung perluasan program ini.

Dampak program ini pun nyata, sepanjang 2024, sebanyak 234 anak dari pekerja yang meninggal dunia menerima beasiswa pendidikan senilai total Rp 845 juta.

Baca juga: Gelar IT Expo, Mahasiswa Teknik Informatika UMMU dapat Dukungan Pemkot Tidore

Sementara itu, total klaim jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan di Maluku Utara mencapai Rp 224 miliar.

"Dengan capaian ini, kami menegaskan bahwa jaminan sosial bukan sekadar angka dalam laporan."

"Tetapi wujud kepedulian nyata untuk melindungi para pekerja dan keluarganya dari risiko kehidupan yang tak terduga, "tutup Sherly Laos. (*)