4 Solusi Sherly Laos Bela Kepemilikan Tanah Adat Lewat GTRA

- Banyak tanah masyarakat adat belum diakui secara hukum.
- Izin tambang & perusahaan swasta sering tumpang tindih dengan lahan ulayat.
- Masyarakat sudah punya tanah, tapi belum dapat akses usaha, modal, atau pendampingan.
- Data pertanahan belum sinkron antarinstansi.

Solusi yang Harus Didorong Lewat GTRA:
1. Tanah Adat Harus Diakui!
→ Jika punya legal standing yang jelas, bisa masuk ke dalam RTRW provinsi/kabupaten, jadi terlindungi secara hukum dan cegah konflik di masa depan.

2. Selesaikan Konflik Agraria Secara Komprehensif.
→ GTRA harus jadi forum mediasi aktif, melibatkan masyarakat, tokoh adat, pemerintah, dan perusahaan → bukan cuma tuntas di atas kertas.

3. Akses Setelah Tanah Diberikan.
→ Masyarakat harus dapat: modal, pelatihan, akses pasar, dan bantuan usaha. Jangan sampai tanahnya ada, tapi usahanya mandek.

4. Satu Peta, Satu Data.
→ Satukan data BPN, Pemda, Kehutanan, dan OPD lainnya. Bangun dashboard digital Reforma Agraria yang bisa diakses publik & update real-time.

Tanah bukan cuma soal hak milik.
Itu soal identitas, sumber penghidupan, dan masa depan komunitas.
GTRA harus jadi ruang kolaborasi: untuk melindungi yang lemah, menyatukan data, dan menyelesaikan konflik sampai ke akar." tulis sang gubernur.

Sherly Laos Rapat Bareng KKP

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, sempat rapat bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rapat itu turut bergabung juga para gubernur serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Rapat tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 15 Juli 2025.

Sherly Laos tidak hanya memiliki misi soal teknis kelautan, namun juga memperjuangkan nasib para nelayan.

Karena itulah Sherly Laos sangat ingin meningkatkan nilai ekonomi dari laut Maluku Utara.

Hal ini diungkapkan Sherly Laos dalam unggahan Instagram terbarunya.

"Hari ini, di KKP Kami para Gubernur bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono serta jajarannya duduk bersama untuk satu tujuan besar:
Menata ruang laut Indonesia agar jadi tulang punggung ekonomi biru.

Maluku Utara hadir dengan semangat yang sama—bagaimana tata kelola laut bukan hanya soal izin dan peta, tapi soal masa depan nelayan, keberlanjutan ekosistem, dan potensi besar seperti monetisasi karbon dari kawasan konservasi.