Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

4 Solusi Sherly Laos Bela Kepemilikan Tanah Adat Lewat GTRA

Berikut ini adalah empat solusi Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, terkait reforma agraria.

Penulis: Ifa Nabila | Editor: Ifa Nabila
Tribunternate.com/Fizri Nurdin
SHERLY CANANGKAN GTRA: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos ketika diwawancarai usai mengunjungi sekolah rakyat di Kota Ternate, Rabu (16/7/2025). Berikut ini adalah empat solusi Sherly Laos terkait reforma agraria. 

Bayangkan: laut yang sehat, zona konservasi yang terjaga, tapi sekaligus bisa menghasilkan nilai ekonomi—bukan hanya dari ikan, tapi dari oksigen yang kita sumbang ke dunia." tulis sang gubernur.

Sherly Laos Studi Banding di Bali

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, sempat mengunjungi Bali pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Sherly Laos melakukan studi banding di berbagai bidang.

Di antaranya adalah bidang olahraga dan juga administrasi pemerintahan.

Ada tiga hal yang ingin dipelajari Sherly Laos terkait dengan pemerintahan.

Mengingat Bali memiliki tingkat Monitoring Center for Prevention tertinggi.

Sehingga penggunaan anggaran pun lebih transparan dan dampak ke masyarakat lebih terasa.

“Transparansi itu dimulai dari mana? Dari keberanian melihat ke belakang, dan keputusan untuk membenahi ke depan.”

Makanya, proyek-proyek lama di Maluku Utara yang belum selesai, kami pelajari satu satu dan sesuai arahan dari KPK RI sbb
- Diperiksa BPKP - Kalau aman: lanjut pembangunan.
- Kalau ada masalah: kita dorong ke proses hukum.

Ini bukan soal cari kesalahan. Tapi soal berani benahi — demi APBD yang transparan, tepat guna, dan berdampak langsung ke masyarakat.

Dalam pertemuan bersama KPK RI, juga tergambar jelas bahwa penguatan sistem pengadaan dan ASN adalah dua hal penting yang masih perlu kita benahi. Karena MCP (Monitoring Center for Prevention) bukan soal angka, tapi soal refleksi dari sistem yang sehat dan bisa dipercaya publik.

Itulah mengapa kami lanjutkan perjalanan ini dengan studi banding ke Provinsi Bali — saat ini tercatat sebagai provinsi dengan skor MCP tertinggi di Indonesia.

Kami ingin belajar:
- Bagaimana mereka merapikan proses lelang dan pengadaan,
- Bagaimana mereka menata SDM dengan integritas,
- Dan bagaimana semua itu berdampak langsung pada pelayanan publik yang cepat, bersih, dan terasa manfaatnya.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK RI atas komitmennya mendampingi Maluku Utara untuk “naik kelas” — bukan hanya dalam administrasi, tapi juga dalam membangun budaya pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved