Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

DOB Sofifi

Presidium Rakyat Tidore Sayangkan Tindakan Provokatif dalam Isu DOB Sofifi

Koordinator Presidium Rakyat Tidore, Jainudin Saleh, menyayangkan cara penyampaian aspirasi soal DOB Sofifi yang dinilai tidak sesuai norma

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Sitti Muthmainnah
TribunTernate.com/Fizri Nurdin
DEMO: Tampak para pendemo membawa pamflet bertuliskan "Tuntaskan Pembangunan Bandara Internasional Loleo", Rabu (23/7/2025) 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Koordinator Presidium Rakyat Tidore, Jainudin Saleh, menyayangkan cara penyampaian aspirasi soal DOB Sofifi yang dinilai tidak sesuai norma.

Jainudin menuturkan, wilayah Sofifi adalah tanah para leluhur, yang mengajarkan adab dan etika.

"Saya ingin katakan bahwa daerah ini adalah tanah leluhur. Mereka telah mengajarkan bagaimana hidup bersama secara harmonis,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Ini Jadwal Sidak Pemkab Halmahera Timur ke Sejumlah OPD

Ia menyebut bahwa tindakan sebagian pihak justru menyinggung dan memicu kemarahan masyarakat Tidore.

"Ngoni (kalian) datang menyampaikan aspirasi tapi menyinggung-nyinggung sultan, menyebut-nyebut wali kota, bahkan minta Kapolda periksa keduanya. Ini sebenarnya apa?," tutur Jainudin.

Jainudin juga mempertanyakan inkonsistensi pihak-pihak yang mengklaim menyuarakan aspirasi, namun dilakukan dengan cara yang provokatif.

"Bukankah kalian sendiri yang mulai dengan cara-cara yang tidak konstitusional? Kalau memang ingin bicara, datanglah baik-baik."

"Bukan datang ribut, tidak sesuai jalur, lalu saat orang marah, kalian malah suruh periksa sultan dan wali kota. Itu aneh," ucap Jainudin.

Menurutnya, kondisi ini seolah menjadi bagian dari skenario untuk mengganggu persatuan masyarakat.

Baca juga: Impian Riswan Lauhin Bersama Klub Barunya Malut United Setelah Tinggalkan Persebaya Surabaya

"Bagi saya ini seperti ada skema untuk mengoyak persatuan dan kesatuan warga yang selama ini dibangun baik oleh Pemkot dan Kesultanan," jelasnya.

Terkait isu Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi, Jainudin menyebut dokumen yang beredar di masyarakat hanyalah draf, bukan keputusan resmi DPRD maupun Gubernur.

"Itu hanya draf yang beredar. DPR harus bicara tegas bahwa itu bukan keputusan lembaga. Kalau dibiarkan seperti ini, publik bisa terhasut oleh skenario yang sengaja ingin membenturkan masyarakat dengan isu DOB,"pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved