Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Soroti Keluhan Warga soal Infrastruktur dalam Musrenbang RPJMD

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, mengaku menerima banyak keluhan dari warga saat kunjungan kerja ke berbagai kabupaten/kota.

Keluhan itu sebagian besar berkaitan dengan ketimpangan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.

Hal itu disampaikan Sherly Laos saat membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Jumat (25/7/2025).

Baca juga: Berlangsung Meriah, Tenaga Ahli Menag Buka Festival Galatama Maluku Utara

"Keluhan soal jalan dan jembatan hampir saya temui di semua daerah. Saya sudah turun langsung dan melihat sendiri, pemerataan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa infrastruktur yang memadai," ungkap Sherly.

Sherly Laos menuturkan, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di 10 kabupaten/kota, akan menjadi prioritas. 

Pada tahun 2025, belanja modal untuk infrastruktur hanya dialokasikan sekitar 15 persen dari APBD Provinsi. 

Namun, ia menargetkan alokasi itu naik menjadi minimal 25 persen pada tahun 2026.

"Belanja modal harus difokuskan, terutama untuk pembangunan jembatan agar lebih maksimal," tegasnya.

Selain itu, Sherly Laos juga menyoroti pentingnya pembangunan akses jalan tani, untuk meningkatkan nilai tukar petani.

Ia menilai, selama akses ke lahan pertanian masih sulit, petani akan kesulitan mengangkut hasil panen.

"Tidak mungkin petani memikul hasil panennya sejauh 5 sampai 7 kilometer. Kendaraan roda empat tidak bisa masuk, bahkan motor pun sulit. Jalan tani adalah kebutuhan mendesak," katanya.

Baca juga: Sherly Laos Targetkan MCP Maluku Utara Capai Skor 80

Untuk tahun 2025, Pemprov Malut akan membangun 67 kilometer jalan tani, yang difokuskan di Halmahera Utara dan Halmahera Barat. 

Tahun 2026 , pembangunan ditargetkan mencapai 300 kilometer, dimulai dari Halmahera Timur, dan secara bertahap menyasar sembilan kabupaten/kota lainnya.

"Karena di Ternate tidak ada jalan tani, maka difokuskan di sembilan kabupaten kota lainnya. Mulai tahun 2026, akan dialokasikan minimal 200 kilometer per tahun, dengan fokus dua kabupaten kota setiap tahunnya agar dampaknya terasa,” pungkas Sherly. (*)