Pemprov Malut
Sherly Laos Targetkan MCP Maluku Utara Capai Skor 80
Pemprov Maluku Utara terus melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem tata kelola pemerintahan
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terus melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem tata kelola pemerintahan.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah, transformasi menuju digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, berkomitmen mewujudkan birokrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu menekan potensi penyalahgunaan anggaran.
Baca juga: Pematangan Persiapan, Kanwil Kemenag Maluku Utara Dukung MQKN/I 2025
"Kami telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam penerapan SPBE. Bali menjadi rujukan nasional karena berhasil meraih skor 99 pada MCP KPK. Sementara, Maluku Utara saat ini baru mencapai angka 71," ujar Sherly dalam Musrenbang RPJMD 2025–2029, di Bella Hotel Ternate, Jumat (25/7/2025).
Sherly Laos menegaskan, SPBE menjadi kunci utama untuk meningkatkan skor MCP, yang merupakan salah satu indikator integritas pemerintahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tanggal 4 Agustus nanti, saya akan menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Bali. Tujuannya agar implementasi SPBE di Pemprov Malut bisa terakselerasi, dan kami menargetkan MCP bisa menembus angka 80," jelasnya.
Shery Laos juga mengapresiasi ASN Pemprov Maluku Utara yang sudah melaksanakan tugas dan pelayanan secara penuh di Sofifi.
"Saya senang melihat suasana kantor yang semakin ramai dan produktif. Meski demikian, saya akui masih ada kekurangan fasilitas seperti laptop, komputer, dan perlengkapan kerja lainnya yang akan segera kita lengkapi," katanya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa digitalisasi tidak hanya dilakukan di lingkup pemerintahan, tetapi juga mulai merambah ke sektor pendidikan dan pelayanan publik di daerah-daerah.
Menutup sambutannya, Sherly Laos menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kerja sama semua ASN, pimpinan OPD, dan para kepala daerah di 10 kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara bersama-sama,” tegasnya.
Baca juga: Beasiswa Pertanian untuk 70 Anak di Daerah Lumbung Pangan Maluku Utara
Ia juga memberikan pesan khusus kepada seluruh ASN agar senantiasa melayani masyarakat dengan baik, sekaligus membangun hubungan koordinatif yang solid dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Semakin cepat kita menyelesaikan persoalan, semakin ringan beban pekerjaan, sehingga akhir tahun bisa dinikmati tanpa tekanan."
"Jika SPBE berjalan optimal dan skor MCP meningkat, saya yakin kita semua dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan baik saat masih aktif maupun setelah pensiun,” pungkasnya. (*)
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Sabet Baznas Award 2025: Bukti Dukungan Kuat Gerakan Zakat |
![]() |
---|
RPJMD Tidore 2025–2029 Dievaluasi, Bappeda Malut Dorong Perencanaan Lebih Visioner dan Terukur |
![]() |
---|
140 ASN Pemprov Maluku Utara Masuk Masa Purna Bhakti, Sherly Laos Beri Pesan Menyentuh |
![]() |
---|
Ini Jejak Karier dan Harta Kekayaan Muhammad Assyura Umar, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Malut |
![]() |
---|
UKM Jadi Penopang Ekonomi Daerah, Pemprov Maluku Utara Beri Stimulus Alat Penunjang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.