Nazlatan Kasuba: Pemprov Maluku Utara Segera Tentukan Nasib 1.390 PPPK

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhara Kasuba, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menindak tegas penetapan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) 1.390 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama.

Hingga kini, nasib ribuan PPPK Maluku Utara itu belum diperjelas.

Pernyataan ini disampaikan langsung di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam rapat paripurna DPRD, Senin (28/7/2025).

Baca juga: DOB Sofifi Menunggu Pengesahan PP Desain Penataan Daerah

Menurut Nazlatan Kasuba, secara normatif, SPMT biasanya diterbitkan satu bulan setelah penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT). Namun, untuk PPPK tahun ini, proses tersebut tertunda cukup lama, yakni di bulan Oktober.

“Pemerintah provinsi seharusnya sejak awal menghitung kemampuan anggaran. Jika sudah memutuskan untuk menetapkan 1.390 lebih tenaga PPPK, maka harusnya sudah siap dengan skenario keuangan yang matang. Jangan sampai proses ini terus diundur,” tegas Nazlatan.

Ia juga menyebut, DPRD telah melakukan rapat bersama Sekretariat Daerah dan Dinas Keuangan untuk mendorong percepatan penerbitan SPMT. Salah satu usulan adalah, memajukan SPMT ke bulan Agustus, agar para PPPK bisa mulai menerima gaji di bulan September.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Siap Perjuangkan Sofifi Jadi DOB - Gelora Kie Raha di Risk Assessment

“Kami sudah menghitung, meskipun masih kasar, tapi secara prinsip sangat mungkin dilakukan. Ini menyangkut kehidupan 1.390 kepala keluarga. Perputaran ekonomi daerah juga sangat dipengaruhi oleh daya beli para ASN dan PPPK,” lanjutnya.

Nazlatan berharap, Pemprov segera memberikan keputusan yang jelas dan tidak membiarkan ribuan PPPK terus menunggu ketidakpastian.

“Mereka adalah tulang punggung keluarga, bagian penting dari sistem pelayanan publik. Pemerintah harus hadir dan tegas dalam menuntaskan persoalan ini,” pungkasnya. (*)