Ini Penyebab Realisasi Belanja Negara di Maluku Utara Turun

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Realisasi belanja negara di Provinsi Maluku Utara per 30 Juni 2025 mencapai Rp5.770 miliar atau 40,38 persen dari total pagu Rp14.290 miliar.

Angka tersebut merupakan realisasi Kementerian/Lembaga yang dilayani oleh KPPN Ternate.

Belanja negara terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan transfer ke daerah.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Maluku Utara 30 Juli 2025 : Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kepala KPPN Ternate, Royikan, menuturkan bahwa realisasi belanja negara Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Di mana, pada periode yang sama 2024 mencapai Rp6.430 miliar atau 42,29 persen dari pagu sebesar Rp15.200 miliar.

"Penurunan ini merupakan strategi efisiensi dan realokasi belanja oleh pemerintah pusat. Sebagian anggaran dialihkan dari kegiatan seremonial seperti rapat-rapat, seminar, dan perjalanan dinas, ke program-program yang lebih produktif, seperti infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," jelas Royikan, Rabu (30/7/2025).

Royikan merinci, realisasi belanja barang turun menjadi Rp473,4 miliar atau 28,56 persen dari tahun 2024 sebesar Rp857,3 miliar atau 34,85 persen. Kemudian belanja modal juga turun dari Rp319,3 miliar menjadi Rp118,6 miliar atau 14,44 persen.

Sementara penyaluran Dana Transfer ke Daerah oleh Bendahara Umum Negara (BUN), realisasinya sebesar Rp4.240 miliar atau 42,47 persen, juga lebih rendah dari tahun lalu sebesar 43,54 persen.

Turunnya Dana Transfer ke Daerah, lanjut Royikan, disebabkan kebijakan pencadangan sebagian anggaran transfer, khususnya DAK Fisik di luar sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Sanitasi, sebagai penajaman belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran.

"Tetapi untuk belanja pegawai tercatat Rp934,6 miliar atau 51,37 persen, sedikit meningkat dari tahun lalu," kata Royikan.

Menurut Royikan, tren ini mencerminkan kehati-hatian dan pengendalian belanja oleh pemerintah, bukan lemahnya kinerja pelaksanaan anggaran.

“Penurunan realisasi bukan karena lambat, tapi karena belanjanya memang ditata ulang. Pemerintah memfokuskan APBN pada hal-hal yang produktif dan benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan seremonial,” ujar Royikan.

Baca juga: Saksikan Pengesahan MoU di Lampung, Menteri Nusron Ajak Tokoh Agama Kawal Sertipikasi Tanah Wakaf

Kata Royikan, beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan mampu mencatat realisasi di atas 50 persen.

Hal itu menunjukkan performa pelaksanaan anggaran yang baik meskipun dalam kerangka efisiensi nasional.

"KPPN Ternate terus mendukung percepatan dan kualitas belanja melalui pemantauan, asistensi, dan koordinasi intensif dengan seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah, agar realisasi belanja negara di Maluku Utara tetap memberi dampak optimal bagi masyarakat," tandas Royikan. (*)