Pemprov Maluku Utara Fasilitasi Sinkronisasi RKPD Halmahera Utara 2026

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI - Bappeda Maluku Utara menggelar rapat fasilitasi/konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2026, Senin (28/7/2025).

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappeda Maluku Utara, Sofifi.

Rapat dipimpin Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappeda Provinsi bersama tim kelompok kerja, serta dihadiri perwakilan Bappeda Kabupaten Halmahera Utara.

Baca juga: Libra Sulit Menabung, Pengeluaran Capricorn Meningkat: Ramalan Zodiak Keuangan Rabu 30 Juli 2025

Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menjelaskan bahwa rapat fasilitasi ini bagian penting dari mekanisme perencanaan, untuk menyelaraskan program pembangunan antarlevel pemerintahan.

“Fasilitasi ini bukan sekadar rutinitas, tapi bagian dari upaya konkret untuk memastikan bahwa arah kebijakan, prioritas, dan kegiatan yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara benar-benar sejalan dengan perencanaan provinsi dan nasional,” tegas Sarmin.

Dalam forum tersebut, dibahas secara teknis berbagai substansi dalam dokumen RKPD, termasuk peninjauan indikator kinerja, target pembangunan, serta konsistensinya dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Baca juga: Aries dalam Kondisi Prima, Taurus Harus Hati-hati: Ramalan Zodiak Rabu 30 Juli 2025

Sarmin menambahkan, melalui fasilitasi dan konsultasi yang menyeluruh, kualitas perencanaan daerah dapat ditingkatkan, sehingga mampu menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.

“Kami berharap hasil dari fasilitasi ini akan menghasilkan dokumen RKPD yang tidak hanya berkualitas dan terukur, tetapi juga responsif terhadap kondisi riil masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan,” tandasnya.

Rapat ini menjadi langkah awal penting dalam merancang pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2026 secara terarah dan selaras dengan visi pembangunan Maluku Utara yang berkelanjutan dan inklusif. (*)