Pemprov Maluku Utara dan BPKP Jalin Sinergi, Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Daerah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Rilis

Kali ini, Pemprov Maluku Utara menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Deputi Bidang Selatan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Dalam sambutannya, Sherly Laos menegaskan kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Baca juga: Buntut Temuan Ulat, Hari Ini Tak Ada Giat MBG di MTs Negeri 1 Ternate

"Melalui sinergi ini, kami berharap pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan di Maluku Utara menjadi lebih terarah, efisien dan akuntabel."

"Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdampak langsung kepada masyarakat, "ujar Sherly Laos.

Menurut Sherly, MoU ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata keseriusan Pemprov dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik melalui sistem pengawasan dan perencanaan yang kuat.

Sementara itu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan apresiasinya atas langkah progresif yang diambil oleh Pemprov Maluku Utara.

Ia menyebut masih banyak tantangan di daerah, mulai dari lemahnya pengendalian internal, rendahnya efektivitas fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga isu integritas.

"Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat."

"Kita ingin pembangunan di Maluku Utara tidak hanya selesai di atas kertas, tapi juga berdampak nyata di lapangan, "tegas Ateh.

Dikatakan, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sejauh mana integritas dan akuntabilitas dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Fokus Percepat Pembangunan Sofifi: Air Bersih Jadi Prioritas

Kerja sama ini diharapkan menjadi pendorong kuat bagi percepatan reformasi birokrasi di wilayah timur Indonesia, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, responsif, dan berbasis kinerja.

Sherly Laos juga menyampaikan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pengawas seperti BPKP, guna mempercepat transformasi pemerintahan daerah.

"Dengan semangat kolaborasi, kami optimistis Maluku Utara bisa menjadi model tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di kawasan timur Indonesia, "tuturnya. (*)